DPR RI Setujui Hibah Kapal Patroli dari Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen 

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI saat rapat dengan Komisi I DPR RI dengan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Foto : Biro Infohan Setjen Kemhan
Dengan karakteristik kapal yang cepat dan lincah, tambahan Alpalhankam tersebut akan meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan patroli dan pengamanan wilayah perairan Indonesia yang luas serta rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan lintas batas.
Share the Post:

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendapatkan hibah kapal patroli dari Jepang senilai 1,9 miliar yen Jepang atau sekitar Rp 205,7 miliar. Hibah kapal dari Negeri Sakura itu telah dibahas dalam rapat Komisi I DPR RI dengan jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). 

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyampaikan permohonan persetujuan DPR RI atas penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) berupa kapal patroli dari Pemerintah Jepang melalui Program Official Security Assistance (OSA) Tahun Anggaran 2025. 

Selain Indonesia, negara lain seperti Filipina, Malaysia, Bangladesh, dan Fiji juga menerima program OSA. “Tahun lalu kita mendapatkan dua kapal senilai 1 miliar Japanese Yen. Tahun ini, dirapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japanese Yen,” ujar Donny kepada wartawan seusai rapat dengan DPR. Dia menyebut 1 miliar Yen itu setara dengan tiga atau empat kapal.

Wamenhan RI menjelaskan bahwa hibah Alpalhankam ini memiliki konteks strategis, anggaran, dan politik luar negeri yang penting bagi Indonesia. ‘’Dari sisi strategis, hibah OSA Jepang merupakan bentuk dukungan penguatan kapasitas pertahanan maritim negara mitra dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan laut,’’ jelas Wamenhan. 

Dari aspek anggaran, hibah tidak membebani APBN karena Indonesia tidak menanggung biaya pengadaan. Sementara dari sisi politik luar negeri, kerja sama ini semakin mempererat hubungan bilateral Indonesia–Jepang, khususnya di bidang pertahanan.

Lebih lanjut, hibah kapal patroli ini diharapkan mampu mendukung dan memperkuat operasi pertahanan maritim nasional. ‘’Dengan karakteristik kapal yang cepat dan lincah, tambahan Alpalhankam tersebut akan meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan patroli dan pengamanan wilayah perairan Indonesia yang luas serta rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan lintas batas,’’ jelas Donny.

Kapal memiliki panjang 14 meter, lebar 5 meter, dan berkecepatan sampai 40 knots.

Di akhir rapat kerja, Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Utut Adianto, menyampaikan kesimpulan bahwa seluruh Fraksi Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah Alpalhankam kapal patroli dari Pemerintah Jepang melalui Program OSA Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Turut hadir dalam rapat tersebut diantaranya : Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, para Wakil Kepala Staf Angkatan, pejabat Kemhan dan TNI. Hadir pula Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono. (Dwi Sasongko)