Bedah Buku ISDS: Ancaman Konflik Laut China Selatan dan Masa Depan Indonesia 

Komunitas literasi Serambi Kata UIN Raden Mas Said Surakarta kembali menyelenggarakan diskusi rutin pada Jumat (12/6/2026). Agenda rutin setiap minggu di Jumat sore itu membedah buku berjudul ‘’Ancaman Konflik di Laut Cina Selatan terhadap Kedaulatan Indonesia’’ yang diterbitkan oleh Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS). Foto: Dok Komunitas literasi Serambi Kata
Laut Cina Selatan bukan sekadar ruang geografis, melainkan arena strategis yang berkaitan dengan jalur perdagangan global, keamanan regional, serta kepentingan ekonomi, dan politik berbagai negara. 
Share the Post:

SURAKARTA – Tradisi intelektual di lingkungan perguruan tinggi terus dihidupkan melalui ruang-ruang diskusi yang terbuka dan kritis. Komunitas literasi Serambi Kata UIN Raden Mas Said Surakarta kembali menyelenggarakan agenda rutin setiap minggu di Jumat sore. Obrolan Buku edisi ke-72 tersebut, menghadirkan M. Taufik Ismail alumni Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK-UGM) sebagai pembedah sekaligus salah satu penulis buku Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Laut China Selatan (LCS) berjudul Ancaman Konflik di Laut Cina Selatan terhadap Kedaulatan Indonesia

Materi yang diulas menyoroti posisi Indonesia dalam merespons dinamika geopolitik kawasan Laut China Selatan (LCS). Obrolan buku yang diikuti beberapa dosen dan mahasiswa tersebut bertempat di lapangan UIN Surakarta. Dalam penjelasannya, Taufik Ismail menjelaskan bahwa Laut Cina Selatan bukan sekadar ruang geografis, melainkan arena strategis yang berkaitan dengan jalur perdagangan global, keamanan regional, serta kepentingan ekonomi, dan politik berbagai negara. 

‘’Indonesia memang bukan negara pengklaim utama di kawasan tersebut, namun memiliki kepentingan besar karena adanya tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah Natuna Utara,’’ kata Taufik Ismail dalam keterangannya yang dikirimkan ke The Strategy pada Jumat (12/6/2026). 

Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa Indonesia menjalankan hak berdaulat di ZEE dan mendasarkan penyelesaian konflik pada hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Diskusi juga menyoroti klaim sepihak nine dash line yang kemudian berkembang menjadi ten dash line oleh China yang memicu ketegangan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional dan tidak diakui dalam kerangka UNCLOS 1982. 

Selain membahas dinamika kawasan, obrolan buku ini turut mengulas strategi Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim, mulai dari penguatan pertahanan di Natuna, penegasan nomenklatur Laut Natuna Utara, hingga pendekatan diplomasi yang mengedepankan isu illegal fishing sebagai bagian dari strategi regional. Diskusi juga mengangkat perkembangan mutakhir kebijakan Indonesia dalam relasinya dengan China pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Kegiatan obrolan buku dan diskusi yang diselenggarakan oleh Serambi Kata semacam ini, tidak sekadar menjadi forum bedah buku biasa. Tetapi juga menjadi ruang perjumpaan gagasan yang memungkinkan mahasiswa untuk membaca realitas sosial, politik, dan kebangsaan secara lebih mendalam. Tradisi diskusi semacam ini diharapkan mampu memperkuat budaya membaca, berpikir kritis, dan berdialog di lingkungan kampus.

Penyelenggaraan Obrolan Buku ke-72 ini menjadi bagian kecil dari ikhtiar bersama untuk menghidupkan kembali nilai-nilai intelektual di dunia akademik. Di tengah arus informasi yang serba cepat, kampus dituntut tidak hanya menjadi pusat transmisi pengetahuan, tetapi juga ruang produksi gagasan dan perdebatan ilmiah yang sehat. Melalui forum-forum literasi seperti Serambi Kata, semangat akademik diharapkan terus tumbuh dan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi intelektual yang peka terhadap persoalan kebangsaan dan global. (Dwi Sasongko)