Dr. Cha Du Hyeon
Peneliti Utama di Asan Institute for Policy Studies, Korea Selatan
Pada 26 April lalu, Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov menyatakan bahwa ia ingin memberikan penghargaan kepada pasukan Korea Utara yang telah memberikan kontribusi besar dalam membebaskan wilayah Kursk. Pernyataan Valery disampaikan saat ia memberikan laporan kepada Presiden Vladimir Putin melalui panggilan video mengenai perebutan kembali wilayah Kursk yang sebelumnya diduduki oleh pasukan Ukraina.
Hal ini merupakan pengakuan resmi pertama dari Moskow mengenai pengerahan pasukan Korea Utara, enam bulan setelah kecurigaan awal yang diungkap oleh intelijen Ukraina pada Oktober 2024 bahwa Pyongyang telah mengirimkan pasukannya ke perang Rusia-Ukraina.
Setelah itu, Pyongyang juga mengumumkan pernyataan tertulis atas nama Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea, yang mengungkapkan pengerahan pasukannya sambil memuji “prestasi heroik” dan “kontribusi besar” para prajuritnya. Mereka menilai pengerahan pasukan dan perebutan kembali Kursk sebagai “babak baru bersejarah dalam hubungan Korea Utara-Rusia, yang menandai puncak aliansi strategis dan persaudaraan.”
Presiden Putin berjabat tangan dengan delegasi militer Korea Utara dalam parade militer Hari Kemenangan yang diadakan di Moskow pada 9 Mei. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menekankan “delapan dekade persahabatan dan solidaritas yang tak tergoyahkan antara kedua negara”. Dia juga menyatakan bahwa pasukan Korea Utara dan Rusia telah mengeliminasi “musuh bersama” mereka. Kim juga menyatakan bahwa partisipasinya di medan perang merupakan bentuk pelaksanaan “hak kedaulatan”.
Di permukaan, pernyataan dan kedekatan ini menunjukkan aliansi yang semakin kuat, yang kembali dipertegas setelah penandatanganan North Korea-Russia Treaty on Comprehensive Strategic Partnership pada Juni 2024. Namun, di balik itu semua terdapat perbedaan halus dalam cara kedua pihak menafsirkan hubungan bilateral mereka.
Pertama, meskipun Rusia dan Korea Utara secara resmi mengakui pengerahan pasukan Korea Utara, terdapat perbedaan nuansa dalam penyampaiannya. Tidak seperti Korea Utara yang menggambarkan pengerahan tersebut sebagai tindakan heroik dan mengklaim kontribusi militer tersebut bersifat timbal balik. Meski mengakui kontribusi pasukan Korea Utara, Rusia belum menyebutkan perannya dalam isu-isu terkait Semenanjung Korea. Rusia tampaknya membatasi kerja samanya dengan Korea Utara hanya dalam konteks perang Rusia-Ukraina. Sementara Kim dengan tegas menyatakan bahwa “setiap agresi” oleh Korea Selatan atau Amerika Serikat (AS) di Semenanjung Korea akan dihadapi “sesuai dengan ketentuan dan semangat Perjanjian Korea Utara-Rusia.”
Perbedaan ini juga tampak dalam parade militer Hari Kemenangan di Moskow. Beberapa pihak berspekulasi bahwa Kim akan hadir dalam parade tersebut. Namun kenyataannya Kim tidak datang. Hal ini bisa menunjukkan bahwa acara tersebut—yang dihadiri oleh berbagai pihak—tidak sejalan dengan keinginannya untuk menampilkan kedekatan hubungan kedua negara. Dengan kata lain, Moskow yang telah memperoleh keunggulan dalam Perang Ukraina mungkin ingin menghindari penonjolan hubungan ini, berbeda dengan Pyongyang yang ingin menekankan ikatan tersebut baik di dalam maupun luar negeri.
Kedua, seiring menguatnya hubungan antara Korea Utara dan Rusia, terdapat potensi munculnya ketidaksepakatan dalam proses penyusunan kesepakatan sementara, ketika kedua negara membahas kepentingan dan tawaran masing-masing. Di atas itu semua, absennya Kim dari perayaan Hari Kemenangan di Rusia dapat diartikan sebagai sinyal niat Korea Utara. Meskipun pasukan Korea Utara berkontribusi dalam perebutan kembali Kursk, hingga kini tidak ada tanda-tanda bahwa pasukan tersebut dikerahkan ke wilayah timur Ukraina, tempat Rusia tengah menggencarkan serangan.
Setelah menunjukkan kemampuannya dalam menyuplai senjata dan pasukan ke Rusia, Korea Utara mungkin ingin menyampaikan pesan bahwa tuntutan lebih lanjut dari Rusia harus diimbangi dengan kompensasi yang lebih besar. Pyongyang diduga telah menerima atau dijanjikan bantuan pangan, energi, dan senjata konvensional dari Rusia sebagai imbalan atas peluru artileri, rudal balistik, dan pengerahan pasukan. Kini, Kim mungkin menuntut sesuatu yang lebih dari sebelumnya—kemungkinan teknologi dan komponen untuk kapal selam dan kapal perusak seberat 5.500 ton, bahkan teknologi nuklir—namun tanggapan Rusia masih belum jelas.
Ketiga, hubungan Korea Utara-China, serta relasi antar pemimpin mereka, juga bisa menjadi variabel penting. Penguatan hubungan Korea Utara-Rusia berpotensi menekan hubungan Korea Utara dengan China, yang menyumbang lebih dari 90% perdagangan luar negeri Korea Utara. Belum pasti seberapa lama Korea Utara dapat bertahan menghadapi risiko ini. Mengingat Rusia juga semakin bergantung pada China sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, Rusia pun harus menyesuaikan kembali tingkat keterikatannya dengan Korea Utara.
Fakta bahwa ketiga negara, yakni Korea Utara, China, dan Rusia, diperintah oleh rezim otoriter satu orang menciptakan insentif untuk bekerja sama, namun juga menghadirkan tantangan. Seorang diktator memiliki keinginan untuk mengendalikan dan mendominasi, dan ambisi itu biasanya meluas tidak hanya ke urusan dalam negeri, tetapi juga hubungan luar negeri. Saat Kim Jong-un dan Korea Utara berupaya memposisikan diri sebagai mitra sejajar dengan China dan Rusia serta sesekali memimpin kerja sama trilateral, terdapat potensi munculnya ketegangan di antara para pemimpin. Karena China dan Rusia berupaya mempertahankan posisi Korea Utara sebagai mitra junior.
Dalam beberapa hal, hubungan erat antara Korea Utara dan Rusia tampaknya telah memasuki masa penyesuaian, setelah melewati fase bulan madu. Fakta bahwa keduanya secara resmi mengakui partisipasi pasukan Korea Utara dalam perang menunjukkan bahwa fase penyesuaian ini sudah dimulai. Awalnya, kedua pihak enggan secara terbuka mengonfirmasi pengerahan pasukan, dengan Moskow menyebutnya “masalah antara dua negara” dan Pyongyang menggambarkannya sebagai “tindakan sesuai dengan norma hukum internasional.”
Kerugian besar yang tak terhindarkan di awal tahap pengerahan kemungkinan menjadi alasan utama di balik keraguan Korea Utara. Selain itu, keterlambatan mereka memanfaatkan momentum ini untuk propaganda menunjukkan bahwa bahkan pihak Korea Utara menyadari sulitnya membenarkan langkah tersebut. Meski kemungkinan besar Korea Utara akan menuntut kompensasi besar atas apa yang mereka klaim sebagai aksi heroik, perhitungan Rusia tampaknya mulai berubah, terutama setelah mereka berhasil menghindari situasi kritis. (*)