KUALALUMPUR – Malaysia menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND-6 dan ND-7 di Laut Sulawesi, menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menggambarkan wilayah yang disengketakan tersebut. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan mengatakan itu seperti dilansir dari Malaymail.com pada Rabu (6/8/2025).
Mohamad Hasan, yang juga dikenal sebagai Tok Mat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND-6 dan ND-7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002.
Ia menjelaskan bahwa Ambalat adalah istilah yang digunakan Indonesia untuk membenarkan klaimnya atas wilayah tersebut. “Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud yang sejalan dengan posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat,” ujarnya di hadapan Dewan Rakyat.
Sehari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Malaysia merilis surat pernyataan resmi mengenai hal itu. Dikutip dari Bernama, dalam pernyataan tersebut, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi maritim Malaysia di Laut Sulawesi. Menteri Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas wilayah tersebut.
Surat pernyataan itu juga menyinggung tentang rencana pengelolaan bersama Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia yang sempat disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di sela kunjungan Anwar ke Jakarta pada 27 Juni lalu.
Menurut surat pernyataan Kemenlu Malaysia itu, kemungkinan pengembangan bersama antara Malaysia dan Indonesia di Laut Sulawesi masih dalam tahap penjajakan dan “belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak”.
Dinyatakan bahwa Malaysia tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. “Semua pembahasan mengenai masalah ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan,” demikian pernyataan Kementerian.
Di hari yang sama, kepada wartawan, Anwar Ibrahim menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan Sabah dalam sengketa wilayah maritim dengan Indonesia, terutama di wilayah kaya minyak yang dikenal sebagai Ambalat di Laut Sulawesi. “Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Kami akan merundingkannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan rahasia,” ujar Anwar dalam kunjungannya ke Kota Kinabalu pekan lalu, seperti dilaporkan Malay Mail yang dikutip Channel News Asia dan CNBC.
Seperti diberitakan oleh Freemalaysiatoday, pada 27 Juni, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Malaysia dan Indonesia harus melanjutkan pengembangan bersama wilayah kaya minyak yang disengketakan di lepas pantai timur Kalimantan tanpa menunggu penyelesaian hambatan hukum dan peraturan.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga menyerukan percepatan upaya penyelesaian masalah teknis perbatasan dan dimulainya proyek ekonomi bersama di wilayah tersebut melalui otoritas pembangunan bersama.
Anwar mengatakan bahwa ia dan Prabowo telah menyatakan komitmen kuat kedua negara untuk mempercepat kerja sama strategis di berbagai bidang, termasuk pembangunan bersama di Laut Sulawesi, secara damai dan saling menguntungkan.
Selang satu bulan, Prabowo dan Anwar membahas perundingan perbatasan dalam sebuah pertemuan pada 29 Juli di Jakarta. Seperti dilaporkan oleh CNN Indonesia, salah satu yang dibahas kedua pemimpin adalah kelanjutan kesepakatan RI-Malaysia mengelola bersama blok Ambalat. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menuturkan Prabowo dan Anwar membahas modalitas dan teknis pengelolaan Ambalat setelah kedua negara sepakat akan mengelola bersama wilayah perairan ini pada akhir Juni lalu.
Ketika ditanyai soal Blok Ambalat, Sugiono menyebut saat ini RI-Malaysia masih dalam tahap exploratory talk. Ia menyebut kedua pihak masih membahas perihal modalitas dan teknis pengelolaan Ambalat nantinya. (Lina Nursanty)