DOHA – Peta konstelasi politik dan keamanan dunia semakin dinamis. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif menyerukan pembentukan “kekuatan militer Islam” yang meniru NATO — sebuah proposal yang kini semakin populer di antara negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Iran, Irak, Mesir, dan Turki.
Dilansir oleh Kantor Berita WANA, Menteri Pertahanan Khawaja Asif menekankan bahwa “negara-negara Muslim harus membentuk NATO Islam untuk menghadapi ancaman bersama dan bahaya eksternal.” Ia menunjuk serangan Israel baru-baru ini terhadap Qatar sebagai bukti kebutuhan mendesak akan aliansi semacam itu, dengan mengklaim serangan itu dilakukan “dengan lampu hijau Washington.”
Asif kemudian mengkritik peran Barat dalam mendestabilisasi Timur Tengah, dengan menyebutkan keterlibatan AS dalam pembentukan al-Qaeda, pemindahan Osama bin Laden dari Sudan, dan upaya pergantian rezim di Suriah. Sebelumnya, Pakistan telah membuat Kerja sama pakta pertahanan dengan Arab Saudi.
Proposal ini telah memicu perdebatan luas di seluruh dunia Muslim, dengan beberapa pemimpin regional menyuarakan dukungan yang kuat. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengusulkan agar aliansi tersebut bermarkas di Kairo, menjanjikan hingga 20.000 pasukan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menekankan perlunya kemandirian pertahanan regional dan kerja sama yang lebih erat dalam industri pertahanan. Sementara, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia’ Al Sudani memperingatkan bahwa serangan Israel terhadap Qatar mungkin bukan yang terakhir. “Tidak ada alasan bagi negara-negara Muslim untuk tidak membentuk pasukan keamanan gabungan untuk membela diri,” ujarnya.
Mengubah Lanskap
Seperti dilansir oleh Newsweek, meskipun momentumnya baik, para analis mencatat bahwa banyak negara Muslim mempertahankan hubungan militer dan keamanan yang erat dengan kekuatan asing—terutama Amerika Serikat—yang berpotensi merusak independensi dan kohesi pakta pertahanan kolektif semacam itu.
Namun, eskalasi baru-baru ini telah menyuntikkan urgensi baru ke dalam gagasan “NATO Islam”, yang, jika terwujud, dapat secara dramatis mengubah lanskap keamanan Timur Tengah dan dunia Muslim secara luas.
Eskalasi terbaru ini mencerminkan pergeseran dramatis dalam prioritas keamanan Timur Tengah. Menyusul serangkaian serangan Israel selama 12 hari terhadap target-target Iran awal tahun ini, serangan yang sedang berlangsung di Gaza, dan serangan Israel baru-baru ini terhadap Doha, para pemimpin Muslim semakin menggambarkan Israel sebagai kekuatan destabilisasi di seluruh kawasan.
Para pejabat Arab dan Iran memperingatkan bahwa kegagalan bertindak dapat membuat negara-negara di Timur Tengah rentan terhadap operasi Israel lebih lanjut. KTT darurat OKI kini dipandang sebagai momen penting untuk menentukan apakah negara-negara Muslim dapat mengubah seruan persatuan menjadi kerangka kerja keamanan kolektif yang konkret.
Mesir, yang memimpin angkatan bersenjata terbesar di dunia Arab, sedang mendorong pembentukan komando militer gabungan yang berbasis di Kairo. Para pejabat senior Iran mendesak pembentukan koalisi yang lebih luas lagi.
Mohsen Rezaei, mantan komandan Korps Garda Revolusi Iran, memperingatkan bahwa Arab Saudi, Turki, dan Irak dapat menjadi target di masa mendatang kecuali blok tersebut bertindak tegas, dengan menyatakan bahwa “satu-satunya solusi adalah membentuk koalisi militer.”
Posisi Washington
Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengecam serangan Israel sebagai “serangan terhadap prinsip mediasi itu sendiri.” Ia menyalahkan komunitas internasional karena gagal menahan Israel dan mendesak negara-negara Muslim untuk mengambil “langkah-langkah nyata dan konkret” guna menghindari “siklus pertumpahan darah dan kehancuran yang tak berkesudahan.”
Serangan itu juga menimbulkan pertanyaan tentang keandalan AS sebagai penjamin keamanan. Para pejabat AS mengatakan pemerintahan Trump “tidak senang” dengan tindakan Israel di Doha tetapi tidak sampai mengecam.
Beberapa hari setelah serangan itu, Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa Washington harus “berhati-hati” dalam merespons, menyoroti ketegangan antara dua sekutu utama Amerika di Timur Tengah. Serangan tersebut, yang menewaskan lima anggota Hamas dan seorang perwira keamanan Qatar, telah memicu seruan dari negara-negara Arab dan Muslim untuk solidaritas dan akuntabilitas, sementara status Qatar sebagai tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di kawasan tersebut semakin menambah kompleksitas strategis.
Di tempat lain, kunjungan Senator Marco Rubio ke Israel untuk berunding dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggarisbawahi semakin lebarnya kesenjangan antara ibu kota Arab dan sekutu Washington.
Pertimbangan OKI akan mengungkap apakah seruan untuk NATO regional menghasilkan komitmen konkret. Jika diadopsi, pakta pertahanan bersama negara-negara Muslim dapat membentuk kembali keseimbangan kekuatan di Timur Tengah sekaligus menguji peran Washington sebagai penjamin keamanan kawasan. (Lina Nursanty)