TAIPEI – Manuver agresif China membuat Taiwan terus mempersiapkan diri dalam mempertahankan kedaulatannya. Yang terbaru, Presiden Taiwan Lai Ching-te pada Rabu (26/11/2025) mengumumkan anggaran pertahanan tambahan sebesar USD 40 miliar atau sekitar Rp 666,4 triliun untuk menegaskan tekadnya mempertahankan diri menghadapi meningkatnya ancaman dari China.
China, yang menganggap Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri, telah meningkatkan tekanan militer dan politik selama lima tahun terakhir untuk menegaskan klaimnya, yang ditolak keras oleh Taipei.
Sebagaimana Taiwan menghadapi desakan dari Washington untuk meningkatkan belanja pertahanannya. Hal ini mirip dengan tekanan AS terhadap Eropa. Lai mengatakan pada Agustus bahwa ia berharap belanja pertahanan dapat ditingkatkan hingga 5% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2030.
Meluncurkan paket senilai T$1,25 triliun (USD 39,89 miliar), Lai mengatakan sejarah telah membuktikan bahwa berupaya berkompromi di hadapan agresi tidak membawa apa-apa selain “perbudakan”. “Tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal keamanan nasional,” katanya dalam konferensi pers di kantor kepresidenan seperti dilansir Reuters. “Kedaulatan nasional serta nilai-nilai inti kebebasan dan demokrasi adalah landasan dari negara kita.”
Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo mengatakan anggaran tersebut, yang berlaku untuk periode 2026–2033, akan mencakup pengadaan misil dan drone serta sistem pertahanan udara baru “T-Dome”.
Presiden Lai, yang pertama kali mengumumkan rencana belanja baru ini dalam sebuah opini di Washington Post pada Selasa, mengatakan Taiwan sedang menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan diri. “Ini adalah perjuangan antara mempertahankan Taiwan yang demokratis dan menolak untuk tunduk menjadi ‘Taiwan milik China’, bukan sekadar perjuangan ideologis atau sengketa “penyatuan versus kemerdekaan”. Lai sebelumnya telah menyampaikan rencana peningkatan belanja pertahanan, tetapi belum memberikan rincian.
Mengutip dari eurasiantimes, Taiwan telah mengungkap rencana untuk menambah belanja pertahanan sebesar USD 40 miliar dalam beberapa tahun ke depan, dengan pusatnya berupa jaringan pertahanan udara berlapis-lapis yang ambisius dan terinspirasi dari Israel — “T-Dome”.
Dirancang untuk melindungi pulau itu dari serangkaian jet tempur China, rudal balistik dan jelajah, serta drone tak berawak, T-Dome bertujuan menciptakan kubah perlindungan yang tidak dapat ditembus di atas langit Taiwan.
Beijing terus bersikeras bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Rakyat Tiongkok dan telah berulang kali berjanji untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya, dengan kekuatan jika diperlukan.
Presiden Lai Ching-te menjadikan penerapan cepat T-Dome sebagai prioritas utama, menggambarkannya sebagai “jaring pengaman” penting bagi 23 juta penduduk Taiwan di tengah apa yang ia sebut sebagai sikap militer China yang semakin agresif terhadap pulau tersebut dan kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.
Hubungan AS dan Taiwan
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS di Washington menyambut pengumuman tersebut, dan mengatakan bahwa komitmen Lai untuk meningkatkan belanja pertahanan “menunjukkan tekad untuk memperkuat kemampuan pertahanan diri Taiwan.”
Duta besar de facto AS di Taipei, Raymond Greene, menulis di Facebook bahwa Amerika Serikat mendukung “akuisisi cepat kemampuan asimetris yang penting” oleh Taiwan.
“Pengumuman hari ini merupakan langkah besar menuju pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dengan memperkuat daya tangkal,” tambahnya.
Taiwan telah memodernisasi angkatan bersenjatanya dengan pendekatan “asimetris” untuk menjadikan militernya, yang jauh lebih kecil dibandingkan China, lebih lincah serta mampu memberikan pukulan yang lebih besar dan tepat sasaran.
Untuk tahun 2026, pemerintah berencana agar belanja pertahanan mencapai T$949,5 miliar (USD 30,3 miliar), atau 3,32% dari PDB, melampaui ambang 3% untuk pertama kalinya sejak 2009.
Anggaran tersebut harus disahkan oleh parlemen Taiwan yang didominasi oposisi.
Ketua partai oposisi terbesar Taiwan, Kuomintang, Cheng Li-wun, sebelumnya menolak peningkatan belanja pertahanan. Pada Rabu, ia tidak secara langsung menyatakan partainya akan menolak anggaran tersebut, tetapi meminta Lai “mundur selangkah dari jurang”.
“Saya juga berharap komunitas internasional memahami bahwa rakyat Taiwan mencintai perdamaian dan sangat mendambakan perdamaian. Kami ingin menjauh dari kobaran perang, kami ingin menghindari perang,” kata Cheng dalam pertemuan partai.
Pengumuman Lai datang ketika China dan Jepang terlibat perselisihan sengit mengenai Taiwan, setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan bahwa serangan hipotetis China terhadap Taiwan dapat memicu aksi militer Jepang.
“Terus-menerus melancarkan ancaman dan serangan multifaset terhadap negara-negara tetangga bukanlah perilaku yang diharapkan dari sebuah kekuatan besar yang bertanggung jawab,” kata Lai ketika ditanya tentang isu tersebut, merujuk pada China.
Berbicara sebelumnya di Beijing, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China mengatakan Taiwan membiarkan “kekuatan eksternal” mengatur keputusannya. “Mereka menghamburkan dana yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan ekonomi, dengan membeli senjata dan mencari dukungan dari kekuatan eksternal,” kata juru bicara Peng Qingen kepada wartawan.
“Ini hanya akan menyeret Taiwan ke dalam bencana.”
Amerika Serikat terikat oleh undang-undang untuk menyediakan sarana bagi Taiwan untuk mempertahankan diri, meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.
Namun sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada Januari, AS hanya menyetujui satu penjualan senjata baru kepada Taiwan: paket USD 330 juta untuk suku cadang jet tempur dan pesawat lain yang diumumkan bulan ini.
Amerika Serikat berencana meningkatkan penjualan senjata ke Taipei ke tingkat yang melampaui masa jabatan pertama Trump, sebagai bagian dari upaya untuk menghalangi China, kata dua pejabat AS kepada Reuters pada Mei. “Komunitas internasional lebih aman hari ini karena upaya pemerintahan Trump mengejar perdamaian melalui kekuatan,” tulis Lai di Washington Post.
Lai mengatakan hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat “kokoh”, ketika ditanya apakah ia khawatir dengan rencana kunjungan Trump ke China tahun depan, mengingat membaiknya hubungan dagang Washington–Beijing. “Baru-baru ini, sebelum perjalanannya ke Asia, Presiden Trump secara khusus menegaskan bahwa ‘Taiwan adalah Taiwan’ dan Presiden Trump mengatakan ia secara pribadi menghormati Taiwan. Dua pernyataan singkat ini sudah menjelaskan semuanya,” kata Lai, merujuk pada komentar Trump saat berkunjung ke kawasan tersebut bulan lalu.
Lai mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka. Beijing telah menolak tawaran dialog darinya, dengan menyebutnya sebagai “separatis”. (Dwi Sasongko)