Oleh: Rudi Purwanto, S.E., M.Hum., M.Sc.IPE, M.Tr.Opsla
(Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Brawijaya)
Akhir tahun 2025 menjadi periode kelam bagi bangsa Indonesia yang kembali diuji oleh alam. Banjir besar yang melanda tiga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara hampir bersamaan, tidak hanya menimbulkan duka mendalam, tetapi juga mengganggu sendi-sendi ketahanan nasional. Hingga saat tulisan ini dibuat, tercatat telah lebih dari 900 orang menjadi korban jiwa dan sekitar 300 orang belum ditemukan.
Selain banyaknya korban, bencana juga mengakibatkan kerugian material yang sangat besar berupa runtuhnya bangunan dan sejumlah infrastruktur sehingga kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan tidak dapat berfungsi normal di lokasi yang terdampak bencana, bahkan beberapa pemerintahan Kabupaten telah menyatakan ketidaksanggupannya dalam menanggulangi bencana di daerahnya.
Menurut perspektif ilmu Ketahanan Nasional sebagaimana dalam Buku Putih Pertahanan RI 2022, bencana semacam ini bukan sekadar musibah, melainkan juga ancaman non-tradisional (non-traditional threat) yang menjadi gangguan nyata terhadap ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga diperlukan respons strategis yang cepat dan komprehensif dalam upaya penanggulangannya.
Dalam situasi kritis seperti ini, negara hadir melalui instrumennya yang paling tangguh: Tentara Nasional Indonesia (TNI). Lebih dari sekadar kekuatan tempur, TNI terbukti menjadi ujung tombak penanggulangan bencana, dengan mengerahkan personel dan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) dalam skala besar. Tulisan ini akan mengulas bagaimana Alutsista TNI berperan humanis dalam penanganan bencana banjir, sekaligus menjadi refleksi tentang pentingnya penguatan kapasitas pertahanan yang adaptif terhadap ancaman nirmiliter.
Untuk merespons situasi bencana banjir di Sumatera, pemerintah pusat telah melakukan beberapa upaya guna memastikan kehadiran negara. TNI bergerak cepat. Lebih dari 30.000 personel dikerahkan bersama puluhan unit Alutsista. Di udara, Heli AS 565 MBe Panther, pesawat NC 212-200 Aviocar (TNI AL), Pesawat Airbus A400, Hercules, Cassa dan Caravan, Heli Caracal (TNI AU), Heli Mi-17 V5, Bell 412 EP (TNI AD) hilir mudik sebagai sarana angkut logistik dan personel, evakuasi medis dan personel serta distribusi bantuan ke daerah-daerah yang tidak terjangkau akses darat.
Di laut, Alutsista yang dikerahkan meliputi kapal rumah sakit untuk melaksanakan tindakan medis terhadap korban dan kapal angkut untuk memuat logistik dalam skala besar serta beberapa Kapal ADRI untuk membantu pengangkutan dan distribusi logistik. Sedangkan di darat, dikerahkan kendaraan taktis dan kendaraan angkut yang menerjang medan ekstrim, serta unit RO (Reverse Osmosis) yang membantu penyediaan air bersih bagi ribuan pengungsi. TNI juga mendirikan rumah sakit lapangan, Posko bantuan medis, tenda penampungan serta jambatan bailey sebagai akses darurat di berbagai titik bencana. Gelar kekuatan militer berupa personel, Alutsista dan alat peralatan ini merupakan bentuk upaya negara untuk menanggulangi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan (ATHG) terhadap ketahanan nasional yang tidak saja bersifat militer tetapi juga nirmiliter seperti bencana alam (Lemhannas).
Kisah nyata datang dari desa Lokop, Kabupaten Aceh Timur (dimuat dalam situs Merdeka.com) ketika TNI mengevakuasi ibu hamil dengan helikopter H225M Caracal dari lokasi banjir pada hari Senin 1 Desember 2025. “Tanpa heli TNI, kami mungkin sudah tidak ada,” katanya dengan suara bergetar. Cerita ini adalah bukti bahwa di balik peralatan militer yang canggih, ada nilai kemanusiaan yang menjadi jiwa dari setiap operasi TNI.
Selama ini, Alutsista sering kali diasosiasikan sebagai alat perang. Namun, dalam situasi bencana, fungsi Alutsista meluas menjadi alat penyelamat yang humanis. Helikopter yang biasanya digunakan untuk patroli maritim, berubah menjadi lifeline bagi korban di daerah terpencil. Kapal perang yang dirancang untuk operasi militer di laut, menjadi pusat logistik dan medis darurat. Kendaraan lapis baja yang dirancak untuk medan berat, justru menjadi pengangkut bantuan saat jalan darat lumpuh total.
Peran ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa tujuan pertahanan negara adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman.” Ancaman tidak hanya berasal dari konflik bersenjata, tetapi juga dari bencana alam yang mengancam keselamatan dan ketahanan masyarakat. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, tugas pokok TNI mencakup Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk penanggulangan bencana alam. Hal ini mempertegas bahwa peran TNI tidak hanya di medan tempur, tetapi juga di medan kemanusiaan.
Meski respons TNI patut diapresiasi, bencana serentak di tiga provinsi ini menyibak tantangan nyata, bahwa jumlah dan variasi Alutsista belum sepenuhnya memadai. Daerah bencana yang tersebar di banyak titik membutuhkan alat yang berbeda-beda, sementara ketersediaan Alutsista yang sesuai terbatas. Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) menjelaskan bahwa penanganan bencana memerlukan kombinasi pesawat yang tepat.
Terdapat empat kombinasi utama yang diperlukan dalam situasi ini. Pertama, pesawat kargo besar seperti Boeing 737 untuk mengangkut bantuan massal dari Jakarta ke hub utama seperti Medan, Banda Aceh, atau Padang. Kedua, pesawat dengan baling-baling turboprop sedang seperti ATR 72 untuk shuttle antar kota di dalam Sumatera. Ketiga, yaitu jenis pesawat kecil atau pesawat perintis yang dapat lepas landas dan mendarat di lintasan pacu jarak pendek yang lazim disebut pesawat STOL (Short Take-Off and Landing) seperti Caravan, Porter, atau Twin Otter yang mampu mengakses landasan pendek atau daerah dengan infrastruktur sangat terbatas. Jenis terakhir adalah helikopter, yang berfungsi sebagai last mile delivery ke lokasi yang sangat terisolir.
Sementara itu dari unsur laut, saat ini TNI AL telah memiliki tiga Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) yaitu KRI dr. Soeharso, KRI dr. Wahidin dan KRI dr. Radjiman. Namun mengingat hampir seluruh wilayah Indonesia adalah daerah rawan bencana dengan kondisi geografis dominan berupa laut yang sangat luas maka penambahan Kapal Bantu Rumah Sakit dan Ambulance Laut merupakan suatu kebutuhan.
Selain itu diperlukan sejumlah kapal angkut sehingga mampu memuat logistik, alat berat dan bantuan secara masif. Sayangnya, kapasitas unsur udara TNI masih terbatas. Begitu pula dengan unsur laut. yang hanya memiliki tiga Kapal Bantu Rumah Sakit (KRI dr. Soeharso, dr. Wahidin, dan dr. Radjiman), padahal sebagai negara kepulauan yang rawan bencana, kebutuhan akan kapal serupa jauh lebih besar. Di sisi lain, bencana yang terjadi secara bersamaan di beberapa lokasi membuat distribusi bantuan menjadi tidak merata.
Bencana banjir Sumatera 2025 harus menjadi momentum untuk menggeser paradigma pengadaan Alutsista. Selama ini, narasi publik cenderung melihat Alutsista sebagai alat perang semata. Padahal, dalam konteks Indonesia yang rawan bencana, Alutsista harus dirancang dengan fungsi ganda (dual-function): siap tempur, tetapi juga siap menjadi alat penyelamat.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pernah menegaskan bahwa efektivitas pertahanan negara ditentukan oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Oleh karena itu, penguatan industri pertahanan domestik harus diarahkan untuk menghasilkan Alutsista yang multifungsi. Contohnya Helikopter dengan kapasitas angkut besar dan fasilitas medis dasar, kapal perang yang dilengkapi dengan ruang gawat darurat dan sistem penyimpanan logistik, kendaraan lapis baja yang bisa digunakan untuk operasi pencarian dan penyelamatan, drone pemantau untuk survei kerusakan dan distribusi bantuan.
Dengan mengembangkan Alutsista dual-function, Indonesia tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi bencana. Selain itu, hal ini akan mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada produk impor, dan membuka peluang ekspor alat-alat serbaguna ke negara lain yang menghadapi tantangan serupa.
Namun demikian, ketangguhan dalam penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada TNI, tetapi juga pada sinergi dengan instansi lain. Dalam operasi banjir Sumatera 2025, kolaborasi TNI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan relawan terbukti mempercepat distribusi bantuan dan evakuasi korban.
Dalam hal ini sinergi perlu ditingkatkan melalui mekanisme yang lebih terstruktur. Pelatihan gabungan secara terpadu antara TNI dan instansi sipil harus dilakukan secara rutin, bukan hanya saat bencana terjadi. Selain itu, sistem komando terpadu perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam upaya mitigasi bencana. Program desa tangguh bencana, misalnya, bisa diperkuat dengan dukungan TNI dalam pelatihan dan pengadaan alat sederhana. Dengan demikian, ketahanan nasional dibangun dari bawah, melibatkan seluruh elemen bangsa.
Bencana banjir Sumatera 2025 mengajarkan kita bahwa ketahanan nasional tidak hanya diukur dari kekuatan militer di medan perang, tetapi juga dari kemampuan negara menyelamatkan rakyatnya di saat terdampak musibah. TNI, dengan Alutsistanya, telah membuktikan bahwa kekuatan pertahanan bisa diarahkan untuk tujuan kemanusiaan tanpa kehilangan esensi sebagai penjaga kedaulatan. Kedepan, Indonesia perlu mengembangkan doktrin pertahanan yang lebih adaptif terhadap ancaman non-tradisional.
Pengadaan Alutsista harus mempertimbangkan aspek kebencanaan, dan industri pertahanan dalam negeri harus didorong untuk berinovasi menciptakan alat-alat serbaguna. Selain itu, sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat harus terus diperkuat agar respons terhadap bencana menjadi lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif.
Di tengah kerentanan sebagai negara kepulauan yang rawan bencana, Indonesia justru punya peluang untuk menjadi contoh dalam membangun ketahanan nasional yang manusiawi dan tangguh. Alutsista TNI bukan hanya simbol kekuatan militer, tetapi juga simbol kehadiran negara yang memberi harapan di saat masyarakat menghadapi ujian berat. (*)
Artikel ini disusun sebagai bagian dari publikasi akademik Program Studi Ilmu Ketahanan Nasional, dalam rangka menyebarluaskan pemahaman tentang peran strategis TNI dan Alutsista dalam membangun ketahanan nasional yang adaptif dan berkelanjutan.