MANILA – Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berkepanjangan telah mulai berdampak serius pada pasokan cadangan energi di Filipina. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., telah menetapkan status “darurat energi nasional” akibat perang di Timur Tengah, yang menurut pemerintahnya menimbulkan ancaman serius terhadap ketersediaan pasokan energi negara tersebut.
Mengutip dari The Guardian, status darurat yang berlaku selama satu tahun ini diumumkan hanya beberapa jam setelah Menteri Energi Filipina menyatakan bahwa negara itu berencana meningkatkan produksi pembangkit listrik tenaga batu bara guna menekan biaya listrik di tengah terganggunya pengiriman gas akibat perang.
Dalam perintah eksekutif yang dirilis Selasa malam disebutkan: “Status darurat energi nasional dengan ini dinyatakan sehubungan dengan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan ancaman mendesak terhadap ketersediaan serta stabilitas pasokan energi nasional.”
Perintah tersebut memberi kewenangan kepada Departemen Energi untuk: mengambil tindakan langsung terhadap penimbunan atau spekulasi harga energi, melakukan pembayaran di muka guna mengamankan kontrak pasokan bahan bakar.
Sehari kemudian terungkap bahwa Filipina tengah meminta pengecualian (waiver) dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat agar dapat membeli minyak dari negara yang terkena sanksi AS (kemungkinan termasuk Iran dan Venezuela) demi menjaga pasokan energi. Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, mengatakan kepada Reuters bahwa proses tersebut masih berlangsung.
Per 20 Maret, pemerintah Filipina menyatakan cadangan bahan bakar negara itu hanya cukup untuk sekitar 45 hari, sehingga mereka berupaya membeli tambahan 1 juta barel minyak sebagai cadangan strategis. Filipina, negara kepulauan berpenduduk sekitar 116 juta jiwa, sangat bergantung pada impor energi. Sekitar 60% listrik nasional masih dihasilkan dari batu bara.
BBC melaporkan Filipina, yang mengimpor 98% kebutuhan minyaknya dari kawasan Teluk, menjadi negara pertama yang menyatakan status darurat energi setelah harga solar dan bensin di dalam negeri melonjak lebih dari dua kali lipat sejak perang Iran pecah pada 28 Februari.
Di sisi lain, Departemen Pekerja Migran diminta bersiap untuk kemungkinan evakuasi warga Filipina dari Timur Tengah. Sekitar 2,4 juta warga Filipina tinggal dan bekerja di kawasan tersebut, termasuk sekitar 31.000 orang di Israel dan 800 orang di Iran.
Pemerintah juga mulai memberikan bantuan 5.000 peso (sekitar USD83) kepada pengemudi ojek motor dan pekerja transportasi umum untuk membantu menghadapi lonjakan harga bahan bakar. Selain itu, layanan bus gratis disediakan bagi pelajar dan pekerja di sejumlah kota.
Deklarasi darurat ini memungkinkan pemerintah menjalankan langkah cepat dan terkoordinasi untuk menghadapi gangguan pasokan energi global serta dampaknya terhadap ekonomi domestik. Departemen Transportasi juga diberi wewenang untuk menyalurkan subsidi bahan bakar transportasi publik, menurunkan atau menangguhkan tarif tol dan biaya penerbangan, mempercepat bantuan bagi masyarakat dalam situasi krisis.
Menteri Energi Sharon Garin mengatakan bahwa lonjakan harga gas alam cair (LNG) memaksa Filipina untuk sementara waktu kembali meningkatkan penggunaan batu bara. Pemerintah juga membuka opsi menambah impor batu bara dari pemasok utama, yaitu Indonesia.
Menurut Garin, Indonesia memastikan tidak ada pembatasan ekspor batu bara ke Filipina saat ini. Sebelumnya, pada Januari, Presiden Marcos mengumumkan penemuan cadangan gas alam baru di dekat ladang gas lepas pantai Malampaya gas field, yang selama ini memasok sekitar 40% kebutuhan listrik Pulau Luzon dan diperkirakan akan habis dalam beberapa tahun mendatang. Penemuan baru tersebut diharapkan dapat memperpanjang masa operasi ladang gas tersebut.
Salah satu koalisi buruh utama di negara itu, Kilusang Mayo Uno (KMU), mengkritik keras deklarasi darurat tersebut dan menyebutnya sebagai “pengakuan” bahwa pemerintah gagal menangani krisis minyak.Koalisi tersebut juga menuduh pemerintah sebelumnya meremehkan situasi, dengan menyatakan bahwa klaim sebelumnya yang mengatakan “semuanya normal” dinilai menyesatkan. (Dwi Sasongko)