JAKARTA – Rakyat Korea Selatan tengah merayakan kemenangan Lee Jae-myung yang terpilih sebagai Presiden menggantikan Yoon Suk Yeol presiden terdahulu yang dimakzulkan karena memberlakukan status darurat militer pada 3 Desember 2024 lalu. Presiden Lee mengungkapkan keinginannya untuk melakukan rekonsiliasi terhadap China dan Korea Utara (Korut). Seperti apa konsekuensinya?
Karena mengalami perlawanan dari parlemen, status darurat militer itu hanya berlangsung selama enam jam dan berujung pada mosi pemakzulan Yoon oleh parlemen yang dimotori oposisi. Selama enam bulan sejak darurat militer yang sangat menggemparkan itu, Korea Selatan mengalami berbagai peristiwa politik yang di luar dugaan hingga berlangsungnya pemilihan umum dan membuat Lee Jae-myung terpilih menjadi presiden. Sebagai kader Partai Demokrat, seperti dikutip dari BBC, Lee Jae-myung berhasil meraup 49,42% suara dalam pemilu. Disusul ketat oleh lawan politiknya dari Partai Kekuatan Rakyat, Kim Moon-soo dengan raihan suara 41,15% dan berikutnya yaitu Lee Jun-seok dari Partai Reformasi Baru dengan raihan suara 8,34%. Lee mencuat di panggung politik nasional sebagai tokoh reformis dan oposisi keras terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang berasal dari kalangan konservatif.
Yang menarik untuk diamati adalah bagaimana reaksi pasar dan reaksi politik global yang terdiri dari sekutunya selama ini dan tentu saja musuh bebuyutan yang juga tetangga terdekatnya, Korea Utara terhadap hasil pemilu tersebut.
Lee mewarisi masalah ekonomi Korea Selatan yang tengah terguncang terutama sejak aksi darurat militer enam bulan lalu. Kerja pertamanya sebagai presiden tentu adalah mengembalikan kepercayaan pasar terhadap Langkah politik dan ekonomi dalam negerinya. Belum lagi, masalah kenaikan tarif impor ke Amerika Serikat cukup memukul ekonomi. Dengan ketiadaan kepemimpinan selama enam bulan terakhir, proses negosiasi tarif dengan AS menjadi terkatung-katung.
Dalam pembicaraan Lee dengan Trump via telefon, dua persoalan utama yang mereka bicarakan yakni soal tarif dan pembiayaan 26.500 tentara AS yang ditempatkan di Korea Selatan untuk menangkal serangan nuklir Korea Utara. Sebelumnya, Trump telah mengisyaratkan kenaikan biaya militer AS yang ditempatkan di Korea Selatan. Bahkan, Trump seolah mengancam akan menarik seluruh kekuatan militernya jika Korea Selatan tidak mau membayar sesuai yang diinginkan Trump.
Mantan Diplomat Senior AS di Seoul, Evans Revere menilai sikap Trump ini sangat tidak bermoral dan jika pasukan AS ditarik dari Korea Selatan karena persoalan uang, maka akan memicu krisis politik di kawasan bahkan global. “Untuk pertama kalinya dalam sejarah kita punya presiden yang tidak punya kewajiban moral dan tidak punya kewajiban strategis terhadap Korea Selatan,” ujarnya.
Negosiasi dengan Trump ini diakui Lee sebagai salah satu tugasnya yang terberat. Sebab, penerapan tarif 25% untuk impor semua barang dari Korea Selatan itu sangat merugikan dan pukulan keras bagi industri otomotif yang sedang berjuang dari keterpurukan. “Masalah paling berat yaitu negosiasi perdagangan dengan AS,” ujar Lee.
Meski akan tetap mempertahankan kerja samanya dengan AS, namun Lee juga mengemukakan rencana rekonsiliasi terhadap China dan Korea Utara. Dalam pidato pelantikannya di Majelis Nasional, Lee mengatakan bahwa ia akan memperkuat kekuatan penggentar (strong deterrence) melalui kerja sama militernya dengan AS untuk menjawab ancaman nuklir Korea Utara. Namun, ia juga akan membuka saluran komunikasi dengan Korea Utara dan menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea melalui dialog dan kerja sama.
Ia juga akan melaksanakan diplomasi pragmatis dengan negara-negara tetangga dan mendukung kerja sama trilateral antara Seoul-Washington-Tokyo. “Melalui diplomasi pragmatis berdasarkan kepentingan nasional, kita akan mengubah krisis yang diakibatkan oleh peralihan kekuatan ekonomi global dan lanskap pertahanan menjadi peluang untuk mewujudkan kepentingan nasional kita,” ujarnya.
Sementara, terhadap China, Lee menyebutnya sebagai mitra dagang utama yang sangat penting dan mulai melakukan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan China sembari tetap menghindarkan diri dari sikap tegas dalam ketegangan antara China-Taiwan. Sikap membuka diri terhadap China ini tidak cukup disukai oleh AS. Beberapa analis memperkirakan AS akan lebih suka ide rekonsiliasi dengan Korea Utara daripada mendekati China yang kini dianggap Washington sebagai musuh utamanya. Jika Korea Selatan tetap mendekati China, bukan tidak mungkin akan terjadi gesekan dengan AS.
Berbicara di Singapura, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth menyebut bahwa banyak negara yang bekerja sama secara ekonomi dengan China dan di saat bersamaan menggelar kerja sama pertahanan dengan AS. Seperti dikutip dari Reuters, Ia memperingatkan bahwa hal itu akan mempersulit kerja sama pertahanan dengan AS.
Para analis masih meraba-raba kemana arah kebijakan luar negeri Lee. Menurut Ankit Panda, ahli politik internasional dari Carnegie Endowment for International Peace, arah kebijakan masih belum jelas. Sebelumnya, para pengamat menilai Lee cukup intens mendekati China dan Korea Utara dan menjauhi Amerika Serikat dan Jepang. Namun, baru-baru ini menyebut akan meningkatkan aliansi militer dengan AS sebagai dasar dari kebijakan luar negerinya. Analis lainnya, Duyeon Kim memperkirakan sikap Lee itu bisa memicu ketegangan dengan AS. “Sulit memprediksi sikap dia (Lee) terhadap AS, Korea Utara, Jepang dan China karena dia berubah posisi dengan cepat,” ujar Duyeon dari Center for a New American Security. (Lina Nursanty)