JAKARTA – Pertemuan Forum Regional ASEAN (ARF) ke-32 di Malaysia mengutuk aksi Israel yang menyebabkan krisis kemanusiaan di Gaza. Dalam pernyataan resminya, ARF mengutuk semua serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil yang telah mengakibatkan jumlah korban yang mengkhawatirkan, khususnya di kalangan perempuan dan anak-anak, akses yang terus dibatasi terhadap bantuan kemanusiaan, pasokan bantuan dan kebutuhan dasar lainnya.
Forum pertahanan di Asia Pasifik yang diinisiasi oleh ASEAN ini kini memiliki 27 negara anggota yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN, 10 negara mitra dialog (dialogue partners) dan 7 negara lainnya. Negara-negara besar seperti Australia, Amerika Serikat, China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa termasuk di dalam ARF. Tahun ini, keketuaan ARF diemban oleh Malaysia dan pertemuan ARF dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan. Mereka menggelar pertemuan tingkat tinggi di Kuala Lumpur pada Jumat, (11/7/2025).
Dikutip dari Pernyataan Bersama para Ketua ARF, dalam pertemuan tersebut mendesak semua pihak terkait untuk menerima usulan gencatan senjata sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2 Resolusi DK PBB 2735 berupa gencatan senjata segera dan permanen serta pembebasan segera tanpa syarat semua sandera, terutama perempuan, anak-anak, orang sakit dan orang tua.
Selain itu, pertemuan tersebut memuji upaya berbagai negara anggota ASEAN dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hasil pertemuan juga mendesak semua negara anggota ASEAN dan mitra eksternal untuk terus menyediakan dan memfasilitasi bantuan tersebut untuk Gaza.
Pertemuan ARF juga menegaskan kembali dukungannya terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dalam menjalankan mandatnya. Pertemuan tersebut menyerukan dimulainya kembali akses kemanusiaan yang cepat, aman, tanpa hambatan, dan berkelanjutan bagi semua yang membutuhkan, termasuk melalui peningkatan kapasitas di perlintasan perbatasan, termasuk melalui laut.
Berbeda dengan rencana Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang akan merelokasi warga Gaza, pertemuan tersebut menegaskan kembali dukungan jangka panjangnya terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak atas tanah air mereka.
Sehubungan dengan hal tersebut, ARF mendesak semua pihak terkait untuk berupaya mencapai penyelesaian konflik secara damai dengan tujuan mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum internasional dan resolusi DK PBB serta Majelis Umum PBB yang relevan. Termasuk resolusi Majelis Umum PBB A/RES/ES-10/23 tentang Penerimaan Anggota Baru PBB, tertanggal 10 Mei 2024, dan resolusi Majelis Umum PBB A/RES/ES-10/27 tentang perlindungan warga sipil dan penegakan kewajiban hukum dan kemanusiaan, tertanggal 12 Juni 2025.
Secara resmi, ARF menggarisbawahi pentingnya, perintah tentang langkah-langkah sementara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada 26 Januari 2024. Pertemuan tersebut mengakui Pendapat Penasihat ICJ pada 19 Juli 2024, yang berpendapat, antara lain, bahwa PBB harus mempertimbangkan modalitas yang tepat dan tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengakhiri secepat mungkin keberadaan Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina yang diduduki. Dalam konteks ini, ARF menegaskan kembali pentingnya menegakkan hukum internasional.
Selain isu kemanusiaan di Gaza, pernyataan bersama ARF juga menyoroti keprihatinan terhadap perang berkelanjutan antara Rusia dan Ukraina. ARF menegaskan dukungannya pada kedaulatan yang dimiliki Ukraina sehingga konflik yang terjadi seharusnya tidak perlu terjadi jika mematuhi Piagam PBB dan hukum internasional.
Beberapa isu lainnya yang diangkat yaitu tentang desakan terhadap negara-negara pemilik senjata nuklir untuk pelucutan senjata nuklir sesuai traktat nonproliferasi (NPT) dan upaya meredakan ketegangan di Laut China Selatan. Terhadap Korea Utara, ARF secara spesifik mendesak agar menghentikan uji coba senjata balistik yang berpotensi menimbulkan bencana di kawasan. ARF menegaskan sekali lagi bahwa kawasan ASEAN adalah kawasan bebas senjata nuklir.
Tak Digubris
Sebagai salah satu mitra dialog ASEAN, Amerika Serikat juga mengirimkan delegasinya ke pertemuan ARF di Kuala Lumpur tersebut. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio hadir dalam pertemuan ARF dan itu merupakan kunjungan pertamanya ke Asia sebagai Menteri Luar Negeri. Namun, poin-poin yang menjadi perhatian ARF seakan tak digubris oleh Rubio. Ia bahkan menggelar pertemuan bilateral masing-masing dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi dan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov.
Kepada pers, Rubio mengatakan bahwa pertemuan dengan Wang Yi adalah untuk meningkatkan komunikasi yang konstruktif. “Lihatlah, kami berdua negara besar dan kuat dan selalu ada masalah yang tidak kami sepakati. Saya kira ada area potensi kerja sama. Saya pikir ini sangat konstruktif, pertemuan yang positif dan banyak yang harus dikerjakan,” ujarnya seperti dikutip dari taxtmi.com. Sementara, pertemuan antara Sergei Levrov dengan Marco Rubio berlangsung tertutup dan keduanya tidak menjelaskan secara spesifik isi pertemuan tersebut kepada pers.
Pertemuan ARF digelar di saat suasana pergaulan internasional tengah dipenuhi ketegangan gara-gara kebijakan tarif impor yang diterapkan AS terhadap hampir seluruh negara di dunia. Namun, Rubio mengatakan bahwa kedatangannya dalam ARF tidak untuk negosiasi perdagangan, melainkan membahas isu pertahanan. “Tentu saja ini sebuah masalah, tapi saya tidak akan bilang bahwa itu memengaruhi hubungan kami dengan negara-negara ini. Banyak sekali isu lain dimana kita bisa bekerja sama dan saya rasa karena itu kita sangat antusias berkumpul disini dan menjadi bagian dari ini (ARF),” ujar Rubio.
Sergei Levrov menilai bahwa pertemuan ARF sangat penting untuk keseimbangan kekuasaan di kawasan Indo-Pasifik. “Rusia dan China sama-sama mendukung peran penting ASEAN dalam kerjasama regional dan kami khawatir kekuatan utama tertentu menciptakan perpecahan dan memicu konfrontasi di kawasan ini,” ujar Levrov.
Sementara, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong mengaku sejalan dengan Marco Rubio bahwa kehadiran mereka sangat penting dalam ARF untuk keseimbangan kekuasaan di kawasan Indo Pasifik. “Tidak ada satu negara pun yang mendominasi dan tidak ada negara yang didominasi,” ujar Penny. (Lina Nursanty)