LONDON – Sebanyak 28 negara menandatangani pernyataan sikap bersama yang berisi seruan pada Israel untuk segera mengakhiri perang di Gaza, Palestina. Seruan itu juga mendesak Israel untuk segera segera mencabut pembatasan aliran bantuan dan untuk segera memungkinkan PBB dan LSM kemanusiaan melakukan pekerjaan penyelamatan jiwa di Gaza.
Pernyataan itu ditandatangani oleh para menteri luar negeri dari Inggris Raya, Australia, Austria, Belgia, Kanada, Siprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Italia, Yunani, Jepang, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, Switzerland, serta Komisi Uni Eropa untuk Manajemen Krisis.
Dilansir dari website resmi Pemerintah Inggris, pernyataan bersama itu diawali dengan keprihatinan terhadap kondisi masyarakat sipil di Gaza yang telah mencapai titik terendah. Model penyaluran bantuan pemerintah Israel berbahaya, memicu ketidakstabilan, dan merampas martabat manusia warga Gaza. “Kami mengutuk pemberian bantuan secara bertahap dan pembunuhan tidak manusiawi terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, yang berusaha memenuhi kebutuhan paling dasar mereka akan air dan makanan. Sungguh mengerikan bahwa lebih dari 800 warga Palestina telah terbunuh saat mencari bantuan. Penolakan Pemerintah Israel atas bantuan kemanusiaan esensial bagi penduduk sipil tidak dapat diterima. Israel harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional,” demikian isi pernyataan bersama tersebut.
Para menteri luar negeri juga mengutuk penahanan sandera oleh Hamas sejak 7 Oktober 2023 dan menyerukan pembebasan mereka segera dan tanpa syarat. Gencatan senjata yang dinegosiasikan menawarkan harapan terbaik untuk membawa mereka pulang dan mengakhiri penderitaan keluarga mereka.
Menentang Pemukiman Israel
Pernyataan bersama itu menentang rencana memindahkan penduduk Palestina ke “kota kemanusiaan”. Pengungsian paksa permanen warga Palestina itu merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional.
Secara tegas, para menteri luar negeri dari 28 negara itu menentang segala langkah menuju perubahan teritorial atau demografis di Wilayah Palestina yang diduduki. Rencana permukiman E1 yang diumumkan oleh Administrasi Sipil Israel, jika dilaksanakan, akan membagi negara Palestina menjadi dua, menandai pelanggaran berat hukum internasional dan secara kritis merusak solusi dua negara. “Sementara itu, pembangunan permukiman di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur telah meningkat pesat sementara kekerasan pemukim terhadap warga Palestina telah melonjak. Ini harus dihentikan,” bunyi pernyataan tersebut.
Dalam poin terakhirnya, para menteri luar negeri mendesak para pihak dan komunitas internasional untuk bersatu dalam upaya bersama untuk mengakhiri konflik yang mengerikan ini, melalui gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen. “Pertumpahan darah lebih lanjut tidak ada gunanya. Kami menegaskan kembali dukungan penuh kami terhadap upaya AS, Qatar, dan Mesir untuk mencapai hal ini. Kami siap mengambil tindakan lebih lanjut untuk mendukung gencatan senjata segera dan jalur politik menuju keamanan dan perdamaian bagi warga Israel, Palestina, dan seluruh kawasan.”
Seruan itu dirilis pada Senin (21/7/2025) menyusul insiden yang terjadi sehari sebelumnya ketika 81 warga Palestina dan melukai 150 lainnya saat mencoba mendapatkan makanan, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Kementerian tersebut menyatakan bahwa mayoritas korban tewas berkumpul di dekat perbatasan Zikim antara Gaza dan Israel.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya menembak di dekat kerumunan “untuk menghilangkan ancaman langsung yang mengancam mereka,” meskipun tidak disebutkan secara spesifik.
Oren Marmorstein, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa Israel “menolak” pernyataan bersama 28 negara tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan kenyataan dan mengirimkan pesan yang salah kepada Hamas. “Semua pernyataan dan klaim harus ditujukan kepada satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas tidak tercapainya kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata: Hamas, yang memulai perang ini dan memperpanjangnya,” ujar Marmorstein seperti dikutip dari ABC News.