WASHINGTON – Kepala Mossad Israel melakukan perjalanan ke Washington pekan lalu untuk meminta bantuan AS dalam membujuk negara-negara lain agar menerima ratusan ribu warga Palestina dari Gaza, dua sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Axios.
Dalam pertemuan dengan utusan AS Steve Witkoff, kepala Mossad David Barnea mengatakan Israel telah berdiskusi secara khusus dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Menurut sumber tersebut, Barnea mengklaim negara-negara ini telah menunjukkan kesediaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza.
Barnea mengusulkan agar AS menawarkan insentif kepada negara-negara ini dan membantu Israel dalam membujuk mereka. Witkoff tidak berkomitmen apa pun, dan satu sumber mencatat masih belum jelas apakah AS akan mengambil peran aktif dalam masalah ini.
Apa yang disampaikan Barnea diragukan kebenarannya. Sebab, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sehingga kedua negara tidak mungkin melakukan perundingan secara resmi. Menurut informasi yang diperoleh ISDS, Pemerintah Indonesia tidak pernah berunding dengan Israel terkait pemindahan penduduk Gaza ke Indonesia.
Pengungkapan ini menandakan dorongan diplomatik paling konkret yang pernah terlihat di balik rencana kontroversial Israel untuk mendorong relokasi “sukarela” keluar dari Gaza. Pejabat Gedung Putih tidak mengonfirmasi adanya dukungan kebijakan. Witkoff “tetap tidak berkomitmen,” menurut sumber yang mendapatkan pengarahan tentang pertemuan tersebut, dan belum jelas apa, jika ada, peran yang mungkin dimainkan AS pada akhirnya.
Penduduk Gaza—sekitar 2 juta orang—telah menghadapi kehancuran dalam beberapa bulan terakhir, dengan pengungsian yang hampir total, kerusakan yang meluas, dan kekurangan pangan serta pasokan dasar yang parah. Menurut PBB dan badan-badan kemanusiaan, Militer Israel telah menewaskan 59.000 warga Palestina yang didominasi oleh para wanita dan anak-anak sejak Oktober 2023.
Israel telah mengembangkan rencana kontingensi, termasuk menggiring sisa penduduk Gaza ke “zona kemanusiaan” kecil di dekat Mesir, yang semakin meningkatkan kekhawatiran tentang niat jangka panjang untuk mengurangi populasi di wilayah kantong tersebut.
Presiden Donald Trump mengajukan proposal serupa pada awal tahun 2025, yang menyarankan agar semua Warga Palestina harus direlokasi sementara Gaza “dibangun kembali.” Gagasan tersebut mendapat perlawanan sengit dari negara-negara Arab, sekutu Eropa, dan organisasi hak asasi manusia, yang pada akhirnya menghambat rencana tersebut.
Meskipun mendapat kecaman internasional, para pejabat Israel—terutama dari koalisi sayap kanan Netanyahu—terus memperjuangkan konsep tersebut, memerintahkan Mossad untuk mengidentifikasi negara-negara potensial yang akan menjadi tuan rumah dan meluncurkan pendekatan diplomatik. Netanyahu menggambarkan tujuan tersebut sebagai “pilihan bebas”, mengklaim bahwa siapa pun yang ingin meninggalkan Gaza seharusnya dapat melakukannya, dan membantah tuduhan pemindahan paksa.
Kecaman Internasional
Tujuan pemerintah Israel untuk mengurangi populasi Gaza dan memindahkan warga Palestina ke luar negeri telah memicu kemarahan. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa pemindahan apa pun akan bersifat “sukarela”, namun para ahli hukum dan kelompok hak asasi manusia internasional telah melabeli rencana tersebut sebagai potensi kejahatan perang dan memperingatkan risiko pembersihan etnis.
Senator AS, Chris Van Hollen, menyebut permintaan Israel “keterlaluan dan memuakkan”, dan mendesak AS untuk menolak keterlibatan apa pun dalam apa yang disebutnya “pembersihan etnis warga sipil Palestina dari Gaza”.
Presiden Prabowo Subianto memang pernah mengatakan bahwa Indonesia siap mengevakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu Palestina yang menjadi korban genosida Israel di Gaza. Kepala negara telah memerintah Menteri Luar Negeri Sugiono berdiskusi dengan pemerintah Palestina tentang rencana mekanisme evakuasi pengungsi Gaza ke Indonesia.
Prabowo mengatakan pemerintah akan menyiapkan pesawat apabila mereka bersedia dievakuasi ke Indonesia. “Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar seribu untuk gelombang pertama,” kata Prabowo sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, (9/4/2025) seperti dilansir dari Tempo.
Namun Prabowo membeberkan dua syarat evakuasi korban konflik Gaza. Pertama, kata dia, semua pihak harus menyetujui rencana ini. Kedua, korban konflik Gaza hanya ditempatkan sementara di Indonesia dan harus kembali setelah pulih dan kondisi Gaza membaik.
Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Presiden Prabowo hanya ingin menampung warga Palestina untuk sementara, bukan permanen. “Sesuai arahan presiden, keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk ‘memindahkan’ warga Palestina tersebut dari Tanah Airnya,” kata Sugiono dalam keterangan tertulisnya yang diberitakan oleh Tempo pada Kamis, (10/4/2025).
Sugiono juga menegaskan Indonesia menolak setiap upaya yang bertujuan merelokasi atau memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka. Menurut dia, setiap upaya yang mengubah demografi Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional. Menteri juga menegaskan kembali konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina sekaligus menegaskan penolakan Indonesia terhadap segala bentuk relokasi paksa terhadap rakyat Gaza.
Inggris dan Prancis Akui Palestina
Sementara itu, dukungan terhadap Palestina kini bergulir dari Prancis dan Inggris. Kedua negara besar di Eropa itu akan mengakui Palestina sebagai negara. Meski dengan syarat, namun hal ini merupakan langkah besar dan membuat Israel gencar melobi negara Eropa untuk menggagalkan hal itu dengan menudingnya sebagai aksi dukungan terhadap terorisme Hamas.
Seperti dilansir dari Skynews, Sir Keir Starmer mengatakan Inggris akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara kecuali Israel setuju untuk mengakhiri “situasi mengerikan di Gaza”, tetapi Israel mengatakan keputusan tersebut merupakan “hadiah bagi Hamas dan merugikan upaya untuk mencapai gencatan senjata”.
Perdana Menteri awalnya menolak seruan tersebut, dengan mengatakan pengakuan perlu menjadi bagian dari rencana perdamaian yang lebih luas. Namun, ia kini telah mengubah pendiriannya, meskipun dengan syarat-syarat tertentu.
Hal ini juga terjadi setelah keputusan Prancis baru-baru ini untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara – menjadikannya negara pertama yang melakukannya di G7, sebuah kelompok yang mewakili tujuh negara ekonomi maju terbesar di dunia.
Dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, 147 negara telah mengakui Palestina sebagai negara per Maret 2025. Negara-negara tersebut termasuk Rusia, Tiongkok, dan India, serta lebih dari selusin negara di Eropa, termasuk Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, dan baru-baru ini Prancis. (Lina Nursanty)