WASHINGTON – Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu di Alaska Jumat (15/8/2025) untuk membahas masa depan perang di Ukraina. Trump mengumumkan rencana pertemuan itu di media sosial dan kemudian dikonfirmasi oleh juru bicara Kremlin, yang mengatakan lokasi tersebut “cukup logis” mengingat Alaska relatif dekat dengan Rusia.
Dilansir dari BBC, pengumuman pertemuan tersebut muncul hanya beberapa jam setelah Trump mengisyaratkan bahwa Ukraina mungkin harus menyerahkan wilayahnya untuk mengakhiri perang. “Anda melihat wilayah yang telah diperebutkan selama tiga setengah tahun, banyak orang Rusia yang tewas. Banyak orang Ukraina yang tewas,” kata Trump di Gedung Putih pada hari Jumat (6/8/2025).
Presiden AS tidak memberikan detail lebih lanjut tentang seperti apa proposal tersebut. Namun, BBC mengutip sumber yang mengetahui diskusi tersebut, melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mencoba membujuk para pemimpin Eropa untuk menerima perjanjian yang mencakup Rusia mengambil alih seluruh wilayah Donbas di Ukraina timur dan mempertahankan Krimea. Rusia akan menyerahkan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, yang sebagian didudukinya, sebagai bagian dari perjanjian yang diusulkan.
Sebelumnya pada hari Jumat, Wall Street Journal melaporkan bahwa Putin telah mengusulkan pengaturan serupa kepada utusan Trump, Steve Witkoff, dalam pertemuan baru-baru ini di Moskow. Masih belum jelas apakah Ukraina dan sekutu Eropa akan menyetujui kesepakatan semacam itu, mengingat Zelensky dan Putin masih berselisih pendapat mengenai syarat-syarat perdamaian. Zelensky sebelumnya telah menolak prasyarat apa pun untuk konsesi teritorial.
Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan kepada CBS bahwa perencanaan pertemuan Jumat depan masih cair, dan masih ada kemungkinan Zelensky akan terlibat dalam beberapa kapasitas.
Tiga putaran perundingan langsung antara Ukraina dan Rusia di Istanbul gagal mengakhiri perang, dan prasyarat militer dan politik Moskow untuk perdamaian dipandang oleh Kyiv dan sekutunya sebagai kapitulasi de facto Ukraina.
Tuntutan Rusia antara lain Ukraina menjadi negara netral, mengurangi militernya secara drastis dan meninggalkan aspirasi NATO-nya, serta pencabutan sanksi Barat yang dijatuhkan kepada Rusia. Moskow juga ingin Kyiv menarik militernya dari empat wilayah yang sebagian diduduki Rusia di Ukraina tenggara, dan mendemobilisasi tentaranya.
Dilansir dari Reuters, Presiden Volodym
yr Zelenskiy mengatakan pada hari Sabtu (9/8/2025) bahwa Ukraina tidak dapat melanggar konstitusinya terkait masalah teritorial, seraya menambahkan bahwa “Ukraina tidak akan menghibahkan tanah mereka kepada penjajah.”
Dalam pidato video kepada rakyat yang diunggah di kanal Telegramnya pada hari Sabtu, Zelenskiy mengatakan bahwa keputusan apa pun tanpa Ukraina akan menjadi keputusan yang menentang perdamaian. “Keputusan itu tidak akan mencapai apa pun. Ini adalah keputusan yang lahir mati. Keputusan itu tidak dapat dilaksanakan. Dan kita semua membutuhkan perdamaian yang nyata dan sejati,” kata Zelenskiy.
Presiden Zelensky mengatakan solusi apa pun harus mencakup Ukraina, dan menambahkan bahwa ia siap bekerja sama dengan semua mitra menuju “perdamaian abadi”.
“Solusi apa pun yang merugikan kita, solusi apa pun yang tanpa Ukraina, sekaligus merupakan solusi yang merugikan perdamaian, kami siap, bersama Presiden Trump, bersama semua mitra, untuk mengupayakan perdamaian yang sejati, dan yang terpenting, abadi – perdamaian yang tidak akan runtuh hanya karena keinginan Moskow,” ujar Zelensky. (Lina Nursanty)