DEN HAAG – Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp mengundurkan diri setelah gagal mendapatkan dukungan kabinet untuk sanksi tambahan terhadap Israel atas serangan militernya di Gaza. Dilaporkan oleh Al Jazeera, Veldkamp, anggota partai kanan-tengah Kontrak Sosial Baru, mengatakan pada hari Jumat (22/8/2025) bahwa ia tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai “langkah-langkah yang berarti” dan telah berulang kali menghadapi penolakan dari rekan-rekannya atas sanksi yang sudah berlaku.
Upayanya termasuk memberlakukan larangan masuk bagi menteri sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, dengan alasan peran mereka dalam memicu kekerasan pemukim terhadap warga Palestina. Veldkamp juga mencabut tiga izin ekspor untuk komponen kapal angkatan laut, dengan peringatan akan “memburuknya kondisi” di Gaza dan “risiko penggunaan akhir yang tidak diinginkan”.
“Saya juga melihat apa yang terjadi di lapangan di Gaza, serangan terhadap Kota Gaza, dan apa yang terjadi di Tepi Barat, keputusan pembangunan permukiman E1 yang disengketakan, dan Yerusalem Timur,” ujar Veldkamp kepada para wartawan.
Kepergiannya membuat Belanda tidak memiliki menteri luar negeri karena Uni Eropa sedang berupaya mendapatkan jaminan keamanan untuk Ukraina dan melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat mengenai tarif.
Setelah pengunduran dirinya, semua menteri Kontrak Sosial Baru dan sekretaris negara menegaskan dukungan mereka terhadap Veldkamp dan mengundurkan diri dari pemerintahan sementara sebagai bentuk solidaritas.
Belum ada pengganti Veldkamp yang diumumkan. Pemerintah sementara Belanda, yang telah berkuasa sejak runtuhnya koalisi sebelumnya pada 3 Juni, diperkirakan akan tetap berkuasa hingga koalisi baru terbentuk setelah pemilu pada bulan Oktober, sebuah proses yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.
Pemerintahan Belanda telah runtuh pada bulan Juni ketika anggota parlemen anti-Islam Geert Wilders menarik diri dari koalisi empat partai negara itu karena perselisihan tentang imigrasi. Tiga partai yang tersisa tetap berada dalam pemerintahan sementara hingga pemilihan umum dapat diselenggarakan pada bulan Oktober.
Dilaporkan oleh The Times of Israel, Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof menyampaikan pidato di parlemen pada Jumat (22/8/2025) malam mengenai krisis tersebut, dan mengatakan bahwa ia menyesali pengunduran diri Veldkamp dan mundurnya partainya. Schoof mengatakan peristiwa di Gaza “memburuk” dan “dramatis.” “Semua orang menyadari hal itu,” katanya kepada para deputi.
Pemantau kelaparan PBB mengatakan sebelumnya pada hari Jumat bahwa kota terbesar di Jalur Gaza dilanda kelaparan, dan kemungkinan akan menyebar ke seluruh wilayah tanpa gencatan senjata dan diakhirinya pembatasan bantuan kemanusiaan.
Parlemen Belanda telah berulang kali menunda debat tentang sanksi terhadap Israel, sebuah diskusi yang telah ditunda sejak Kamis, karena rapat kabinet Jumat sore berlarut-larut. “Ada kelaparan, pembersihan etnis, dan genosida yang sedang terjadi,” ujar Kati Piri dari partai gabungan Kiri Hijau/Buruh kepada Parlemen, “Dan kabinet kami telah berunding selama berjam-jam tentang apakah akan mengambil tindakan apa pun. Memalukan,” ujarnya.
Veldkamp telah mengusulkan larangan impor dari permukiman Israel sebagai tanggapan atas rencana serangan militer. Politisi oposisi telah menyerukan mosi tidak percaya kepada menteri tersebut, karena frustrasi dengan apa yang mereka anggap sebagai kurangnya tindakan terhadap Israel.
Bulan lalu, Belanda menyatakan menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non grata. Belanda juga termasuk di antara 21 negara yang menandatangani deklarasi bersama pada hari Kamis yang mengecam persetujuan Israel atas proyek permukiman besar di Tepi Barat sebagai “tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional. (Lina Nursanty)