BEIJING – Dewan Negara Tiongkok (China) mengungkapkan niatnya untuk membangun cagar alam seluas 3.500 hektar (8.650 acre) di Pulau Scarborough atau Pulau Huangyan. Mereka menyebut inisiatif tersebut sebagai “jaminan penting untuk menjaga keanekaragaman, stabilitas, dan keberlanjutan”.
Rencana cagar alam Tiongkok ini menuai serangkaian tanggapan keras dari Filipina, di mana Departemen Luar Negeri berjanji pada hari Kamis (11/9/2025) untuk mengajukan “protes diplomatik resmi terhadap tindakan tidak sah dan melanggar hukum ini”.
Dilansir oleh Aljazeera, meskipun Beting atau Gosong Scarborough terletak 240 km (150 mil) di sebelah barat pulau utama Filipina, Luzon, dan termasuk dalam zona ekonomi eksklusif negara tersebut, wilayah tersebut telah berada di bawah kendali Beijing sejak tahun 2012.
Menurut media berita Philippine Star, Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Ano mengatakan bahwa rencana pembangunan “Cagar Alam Nasional Pulau Huangyan” oleh Tiongkok “jelas ilegal”. Ano mengutip pelanggaran Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), putusan arbitrase tahun 2016 yang memenangkan Manila terkait klaim Tiongkok di laut tersebut, dan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan tahun 2002.
“Langkah Republik Rakyat Tiongkok ini bukan tentang perlindungan lingkungan, melainkan lebih tentang pembenaran kendalinya atas fitur maritim yang merupakan bagian dari wilayah Filipina dan perairannya berada dalam zona ekonomi eksklusif Filipina,” kata Ano dalam surat kabar tersebut.
Rencana Tiongkok untuk membangun cagar alam di Scarborough Shoal ini pun menuai respons keras dari AS. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio telah menyatakan dukungannya terhadap penolakan Manila terhadap rencana Beijing untuk menetapkan Beting Scarborough yang disengketakan sebagai “cagar alam”, dan menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi koersi Tiongkok yang lebih luas di Laut China Selatan.
“AS mendukung sekutu Filipina kami dalam menolak rencana Tiongkok yang mendestabilisasi untuk menetapkan ‘cagar alam nasional’ di Terumbu Karang Scarborough,” tulis Rubio di platform media sosial X pada hari Jumat (12/9/2024).
“… Mengklaim Terumbu Karang Scarborough sebagai cagar alam adalah contoh lain bagaimana Beijing menggunakan taktik tekanan untuk mendorong klaim maritim dan teritorial yang ekspansif, mengabaikan hak-hak negara tetangga,” tambahnya dalam sebuah pernyataan.
Awal Mula Sengketa
Dilansir oleh Reuters, pulau ini dinamai berdasarkan nama kapal Inggris yang kandas di atol tersebut hampir tiga abad lalu, Beting Scarborough merupakan salah satu titik maritim Asia yang paling diperebutkan dan menjadi titik api pertikaian diplomatik atas kedaulatan dan hak penangkapan ikan.
Terletak 200 km (124 mil) dari lepas pantai Filipina dan di dalam zona ekonomi eksklusifnya, beting ini didambakan karena stok ikannya yang melimpah dan laguna biru kehijauan yang menakjubkan yang menyediakan tempat berlindung yang aman bagi kapal-kapal selama badai. Pulau ini dinamai Pulau Huangyan oleh Beijing, sementara Manila menyebutnya Beting Panatag, atau Bajo de Masinloc.
Dilansir oleh cgtn.news, Tiongkok meyakini sejarah pencatatan Huangyan sendiri. Nama Huangyan ini berasal dari awal tahun 1279 pada masa Dinasti Yuan, sementara dokumen yang diakui secara internasional pada tahun 1935 menyebutnya sebagai “Hungyandao” dan kemudian “Minzhu Jiao” pada tahun 1947.
Komite Nama Geografis Tiongkok menetapkan Pulau Huangyan sebagai namanya pada tahun 1983. Sejak tahun 1997, Filipina telah menunjukkan niat untuk menduduki pulau tersebut, berulang kali mengirimkan kapal perang dan bahkan mengundang AS untuk berpartisipasi. Para ahli mengatakan Tiongkok telah menangani masalah ini dengan menahan diri sambil tetap mematuhi hukum. Meskipun demikian, upaya untuk menulis ulang catatan sejarah terus berlanjut.
Posisinya strategis bagi Beijing, terletak di tengah Laut Cina Selatan dan dekat jalur pelayaran yang membawa lebih dari USD 3 triliun perdagangan tahunan. Aktivitas di sana diawasi ketat oleh Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya.
Tiongkok telah menyetujui pembentukan cagar alam nasional di Beting Scarborough yang diklaim akan melestarikan ekosistem terumbu karang seluas 3.524 hektar (8.708 acre). Cagar alam ini akan mencakup seluruh sisi timur laut atol berbentuk segitiga tersebut, dengan jarak yang dekat dengan satu-satunya pintu masuk bagi kapal-kapal yang lebih besar.
Filipina dan Tiongkok mengklaim Beting Scarborough, tetapi kedaulatannya tidak pernah ditetapkan dan secara efektif berada di bawah kendali Beijing. Kapal-kapal Filipina beroperasi di sana tetapi dikerdilkan oleh kehadiran Tiongkok.
Tiongkok merebut beting tersebut pada tahun 2012 setelah kebuntuan dengan Filipina dan sejak itu mempertahankan penempatan penjaga pantai dan kapal pukat nelayan di sana. Manila mengatakan beberapa kapal pukat di beting tersebut dan wilayah sengketa lainnya di Laut Cina Selatan dioperasikan oleh milisi maritim Tiongkok, yang tidak pernah diakui Beijing.
Sebuah putusan penting tentang berbagai masalah Laut China Selatan oleh Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 memenangkan Manila, tetapi penetapan kedaulatan atas Beting Scarborough tidak termasuk dalam cakupannya. Putusan tersebut mengatakan blokade Beijing di sana melanggar hukum internasional, karena merupakan daerah penangkapan ikan tradisional bagi beberapa negara, termasuk Tiongkok, Filipina, dan Vietnam.
Ketegangan telah mereda untuk sementara waktu di beting tersebut dan beberapa insiden dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan pertikaian diplomatik, tetapi tidak ada yang meningkat menjadi konflik bersenjata. (Lina Nursanty)