JAKARTA – Masyarakat khawatir terhadap ancaman kedaulatan yang terus berkembang di sekitar kawasan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil survey persepsi publik yang dilakukan Komunitas Peduli Hankam, masyarakat menilai bahwa modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) mutlak dilakukan untuk menghadapi ancaman kedaulatan tersebut.
Dalam survei persepsi publik yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Hankam pada 1–21 September 2025 tersebut, responden menunjukkan tingkat kepercayaan maupun keraguan yang beragam terhadap kecukupan dan modernitas alutsista TNI, serta menyoroti perlunya peningkatan transparansi dan pembaruan sistem pertahanan Indonesia.
“Pandangan ini muncul dari publik di tengah konteks persaingan geopolitik, perkembangan teknologi militer yang pesat, dan modernisasi alutsista oleh negara-negara lain di kawasan dekat Indonesia maupun berbagai belahan dunia,” ujar Koordinator Eksekutif Komunitas Peduli Hankam, Kenzie Ryvantya.
Hasil survey persepsi publik itu dibahas dalam diskusi bertajuk “Refleksi 80 Tahun dan Harapan Masa Depan untuk Pertahanan Nasional Indonesia” yang diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Hankam di Jakarta pada Sabtu (25/10/2025). Kegiatan ini menghadirkan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman; Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence, Curie Maharani Savitri; serta Senior News Editor Indonesia Defense Magazine Nurhidayat Nasution selaku penanggap hasil survey.
Terkait hasil survey secara keseluruhan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman mengatakan bahwa beragamnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi ancaman kedaulatan perlu ditindaklanjuti dengan upaya meningkatkan partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatan kebijakan pertahanan Indonesia.
Keterlibatan masyarakat ini penting diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor, mengingat pertahanan adalah kepentingan seluruh elemen bangsa. “Pertahanan nasional adalah milik kita bersama, semua terlibat. Inilah yang saya katakan, kerja sama antar sektor, mendorong partisipasi masyarakat, kesadaran publik,” ujar Dudung.
Namun, belum terbukanya akses informasi terhadap isu pertahanan bagi publik menyebabkan cepat beredarnya disinformasi yang berbahaya. Menanggapi masalah tersebut, Nurhidayat Nasution menekankan bahwa masyarakat berhak diberikan pencerahan melalui ruang-ruang diskusi terkait hankam yang terbuka dan transparan.
Meski jawaban responden survei menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap kemampuan pertahanan siber Tentara Nasional Indonesia (TNI), kekhawatiran publik mengenai ancaman siber yang makin kompleks dan dinamis di berbagai konflik global tetap menjadi sorotan. “Penting jadi catatan, pertahanan siber bukan hanya soal memperbaiki peralatan dan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, termasuk literasi digital,” ujar Kenzie.
Kenzie juga menyoroti perlunya memperkuat regulasi untuk menetapkan batasan tanggung jawab TNI dan lembaga-lembaga sipil lainnya di bidang keamanan siber. Upaya menanggulangi serangan siber dari aktor dan target yang bersifat “abu-abu” dinilai belum memiliki landasan regulasi yang cukup spesifik.
Sementara itu, Curie Maharani menyambut baik keputusan pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan di tengah gejolak geopolitik sebagai fondasi modernisasi alutsista. Namun, kebijakan yang diambil perlu memperhatikan kemampuan anggaran negara dan menghindari ketergantungan pada mitra tertentu.“Ada decoupling rantai pasok pertahanan karena persaingan strategis Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Kami menemukan bahwa Indonesia tidak mampu membeli semua dari Barat,” ujar Curie. Menurut dia, diversifikasi sumber alutsista yang baik akan mengurangi ketergantungan, tetapi sekaligus meningkatkan efektivitas TNI. (Lina Nursanty)