STOCKHOLM – Lonjakan permintaan persenjataan global sepanjang 2024 telah membawa industri pertahanan ke tingkat keuntungan tertinggi sepanjang sejarah. Data terbaru dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan bahwa total pendapatan 100 produsen senjata terbesar dunia mencapai USD 679 miliar pada 2024 atau setara dengan sekitar Rp 11.313 triliun. Angka ini naik 5,9 % dibanding tahun sebelumnya setelah disesuaikan dengan inflasi.
Mengutip laporan DW, peningkatan ini tidak lepas dari eskalasi geopolitik dan perang Rusia–Ukraina yang telah berlangsung sejak 2022. Konflik berskala besar tersebut mendorong negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan sekutu NATO untuk memperkuat kapasitas militernya. Negara-negara yang memasok bantuan senjata ke Ukraina juga memperbesar anggaran pertahanan guna mengganti stok yang terkuras.
Dari 100 perusahaan persenjataan global, 39 berasal dari Amerika Serikat, menjadikan negara itu pemain terbesar dalam industri ini. Hampir setengah dari total pendapatan global berasal dari perusahaan-perusahaan AS. Meski demikian, pertumbuhan pendapatan mereka cenderung stabil, sekitar 3,8 % sepanjang 2024.
Sebaliknya, perusahaan-perusahaan Eropa menunjukkan kenaikan yang jauh lebih agresif. Sebanyak 26 perusahaan di Benua Biru (tidak termasuk Rusia) membukukan peningkatan pendapatan rata-rata 13 %. Kenaikan ini dipicu kebutuhan mendesak negara-negara Eropa untuk memperkuat sistem pertahanan guna menghadapi ancaman keamanan yang meningkat. Jerman menempati posisi teratas dalam hal pertumbuhan pendapatan. Produsen senjata negara tersebut mencatat kenaikan hingga 36 % pada 2024. Hampir semua pesanan terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina.
“Ada peningkatan permintaan dari angkatan bersenjata Jerman. Baik itu Rheinmetall atau Diehl, membangun tank, kendaraan lapis baja, amunisi, tentu saja untuk angkatan bersenjata Jerman agar dapat mengisi kembali apa yang telah mereka kirim ke Ukraina sebagai bantuan militer, tetapi juga untuk memperluas jumlah tank, kendaraan tempur infanteri, dan sebagainya,” ujarnya.
Pertumbuhan itu juga dicatatkan oleh perusahaan pertahanan asal Rusia. Meski dianalisis terpisah dari 100 perusahaan senjata lainnya, produsen senjata Rusia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Secara nasional, pendapatkan ekspor Rusia menurun akibat sanksi internasional. Prioritas ekonomi dan alokasi sumber daya Rusia saat ini diarahkan untuk perang. Menurut laporan SIPRI, Rusia meningkatkan produksi peluru artileri 152 mm sebesar 420 % antara 2022 dan 2024: dari 250.000 menjadi 1,3 juta.
Karena sanksi internasional, industri senjata Rusia kekurangan suku cadang dari luar negeri, terutama elektronik untuk pesawat. Namun, anggapan bahwa ekonomi Rusia akan runtuh akibat hal ini terbukti salah. “Negara ini sekarang berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada jika tidak menyerbu (Ukraina), karena tentu saja tidak akan ada sanksi, tetapi negara ini terbukti cukup tangguh terhadap berbagai sanksi dan masalah ekonomi tersebut,” kata Nan Tian.
Peningkatan pendapatan juga dialami oleh perusahaan senjata Timur Tengah yang mencatat peningkatan sebesar 14 %. Selama ini wilayah tersebut belum pernah diwakili dalam statistik tahunan SIPRI. Tahun ini, ada Sembilan perusahaan dan tiga diantaranya berbasis di Israel yang memiliki permintaan khusus terhadap drone dan sistem pertahanan udara.
Wilayah ini juga mencakup Turki yang sekali lagi telah mengalami peningkatan pendapatan. Namun, Baykar, produsen drone tempur dan pengintai Bayraktar, gagal menyamai angka ekspornya ke Ukraina sejak 2024.Sementara itu, dari laporan yang sama, Asia menempati peringkat ketiga setelah AS dan Eropa, dengan 23 perusahaan senjata yang terdaftar. Asia adalah satu-satunya wilayah di mana perusahaan-perusahaannya mengalami penurunan pendapatan dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini terutama terjadi pada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang pendapatannya menurun secara signifikan sebesar 10%. Tidak ada negara lain yang mencatat penurunan seperti itu menurut laporan SIPRI.
Namun, hal itu dinilai tidak berhubungan dengan tingkat kedamaian di wilayah Asia. Secara spesifik, di Asia dan Tiongkok, alasan penurunan ini adalah adanya banyak tuduhan korupsi terhadap perusahaan senjata Tiongkok. Nan Tian menjelaskan bahwa hal ini telah menyebabkan pembatalan atau penundaan pesanan senjata dalam jumlah besar. (Lina Nursanty)