NEW YORK – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kehabisan uang dan Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu penyebab utamanya. Hal itu terungkap dalam laporan PBB yang dirilis awal bulan ini yang menyebutkan bahwa “keruntuhan finansial” dapat menghantam organisasi internasional tersebut pada Agustus jika negara-negara anggota, khususnya AS, tidak segera membayar iuran mereka.
AS memiliki tunggakan sekitar USD 2 miliar untuk anggaran reguler organisasi tersebut, ditambah USD 2,2 miliar untuk misi penjaga perdamaian, yang sebagian telah menumpuk selama puluhan tahun — jauh lebih besar dibanding negara lain yang menunggak.
“Jawaban singkatnya adalah masalah keuangan kami berasal dari satu kontributor besar, yaitu AS, yang tidak membayar iuran anggaran regulernya,” kata Farhan Haq, juru bicara PBB, melalui email seperti dikutip dari Politico.
Tanpa pendanaan baru, segala hal mulai dari gaji pegawai, biaya sewa, hingga personel penjaga perdamaian di zona konflik terancam terdampak. Masalah keuangan sebenarnya bukan hal baru bagi PBB, tetapi yang membuat situasi kali ini berbeda adalah semakin sedikitnya cadangan kas yang tersedia.
Amerika Serikat sebagai donor terbesar karena ukuran ekonominya, tidak melakukan pembayaran penuh tepat waktu selama beberapa tahun terakhir, kata Ronny Patz, pakar keuangan PBB dari German Institute of Development and Sustainability, lembaga think tank berbasis di Eropa. “Dana cadangan darurat sudah kosong,” ujar Patz.
Laporan terpisah PBB yang dirilis Jumat lalu menyebutkan organisasi tersebut akan kehabisan kas untuk membayar kewajiban dana umum pada Agustus kecuali melakukan pemotongan pengeluaran sebesar 13 persen.
Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Februari bahwa ia bisa menyelesaikan krisis pendanaan itu “dengan sangat mudah”, tetapi sejauh ini belum berhasil mencegah tekanan finansial tersebut. Pada Januari, Trump mengeluarkan memorandum presiden yang menarik AS dari 66 organisasi internasional, termasuk sejumlah badan PBB seperti U.N. Alliance for Civilizations.
Iuran PBB secara teori bersifat wajib, meskipun penegakannya tidak mudah. AS bisa kehilangan hak suaranya di Majelis Umum paling cepat pada 2027, hukuman yang pernah dialami negara lain seperti Venezuela, namun tetap mempertahankan hak veto dan suaranya di Dewan Keamanan.
Mike Waltz, Duta Besar AS untuk PBB, bulan ini mengatakan dalam konferensi pers bahwa “kami akan segera memberikan tambahan dana yang substansial untuk anggaran reguler.” Tak lama setelah itu, AS mengumumkan bantuan kemanusiaan sekitar USD 1,8 miliar. Namun meskipun dipuji PBB, dana tersebut tidak bisa digunakan untuk dana umum maupun misi penjaga perdamaian.
Baik misi AS untuk PBB, Departemen Luar Negeri, maupun Gedung Putih tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai berapa besar dana yang akan diberikan atau kapan dana itu cair. (Dwi Sasongko)