JAKARTA – Indonesia dan Turki sepakat bekerja sama dalam pengembangan jet tempur generasi kelima KAAN. Proses penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara dua negara dilakukan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Industri Pertahanan Turki, Prof. Haluk Gorgun yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Indo Defence 2024 Forum and Expo di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
Kesepakatan itu tidak hanya berupa penjualan KAAN, melainkan termasuk juga transfer teknologi penerbangan untuk Indonesia. Salah satu tujuan kesepakatan tersebut yaitu untuk berbagi pengetahuan untuk membangun kemampuan industri pertahanan dalam negeri Indonesia melalui kerjasama strategis antara Turki dan Indonesia.
Hal ini menandai resminya Indonesia terlibat langsung dalam proyek pengembangan jet tempur KAAN bersama Turki. Indonesia akan menjadi tujuan ekspor perdana Turki dalam pengembangan 48 jet tempur KAAN dalam waktu 120 bulan ke depan. “Saya berharap perjanjian ini, yang menegaskan kemajuan dan pencapaian industri pertahanan dalam negeri dan nasional, akan bermanfaat bagi Turki dan Indonesia,” kata Presiden Recep Tayyip Erdogan di Ankara menanggapi penandatanganan MoU di Jakarta.
Generasi kelima jet tempur KAAN yang diproduksi Turkish Aerospace Industries (TAI) melakukan penerbangan perdananya tahun lalu dengan kecepatan 230 knot dan di ketinggian 8.000 kaki. Nilai pembelian 48 jet tempur KAAN diperkirakan senilai 10 miliar atau sekitar Rp 162 triliun, yang menjadi salah satu kontrak pertahanan terbesar dalam sejarah Turki. Jika hal itu terwujud maka KAAN menjadi jet tempur pertama dari generasi kelima yang dioperasikan TNI AU.
Selain penandatanganan MoU dengan Turki, helatan Indo Defence 2024 itu menjadi momen penting berupa penandatanganan 27 kontrak dengan industri pertahanan dan upgrading 20 Rumah Sakit TNI senilai Rp33 triliun. Penandatanganan kontrak bersama ini menjadi penegasan nyata atas komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang tangguh dan modern.
Adapun 27 kontrak bersama tersebut melibatkan Kementerian Pertahanan dengan para mitra penyedia barang dan jasa pertahanan yang merupakan BUMN dan BUMS, yakni:
1. PT PAL Indonesia;
2. PT Dirgantara Indonesia;
3. PT Pindad;
4. PT LEN Industri;
5. PT Dahana;
6. PT Republik Defens Indonesia;
7. PT Praba Cipta Mandiri;
8. PT Nusantara Turbine Propulsi;
9. PT Agrapana Nugraha Katara;
10. PT Tesco Indomaritim;
11. PT Indonesia Defence Systems;
12. PT Aggiomultimex International Grup;
13. PT Sapta Cakra Manunggal;
14. PT Mitra Harapan Abadi;
15. PT Mulia Buana Dharma Trans;
16. PT Ellips Projects UK,
17. PT Noahtu Shipyard.
Penjamin Keselamatan
Indo Defence 2024 Expo & Forum adalah perhelatan penting bagi pemerintah dan industri pertahanan serta pemerhati isu-isu strategis di Indonesia dan global. Sedianya, Indo Defence 2024 berlangsung pada tahun lalu, namun mengalami penundaan selama satu tahun hingga baru terlaksana.
Dalam sambutan pembukaannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kekuatan pertahanan sebagai salah satu penjamin keselamatan bangsa. Dilansir dari presidenri.go.id, Prabowo menyatakan bahwa keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. “Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri biasanya kedaulatannya dirampas, biasanya kemerdekaannya dirampas, biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak,” ujar Presiden Prabowo.
Mengusung tema “Defence Partnerships for Global Peace & Stability”, Indo Defence 2024 menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi global di sektor pertahanan. Selain itu, pameran tersebut juga diharapkan makin meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara yang cinta damai namun berprinsip kuat pada kedaulatan nasional.
Dalam konteks geopolitik, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan militer global. Oleh sebab itu, Indonesia memilih jalur nonblok dan netralitas sebagai kebijakan utama luar negeri. “Kita ingin menjadi tetangga yang baik dengan semua tetangga kita, tetangga langsung, menengah, dan bahkan tetangga dari jauh,” ungkap Presiden. (Lina Nursanty)