ASTANA – Pemerintah RI dan Republik Kazakhstan resmi melaksanakan Pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) kedua di Astana pada Senin (11/5/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi momentum bersejarah karena mengaktifkan kembali mekanisme kerja sama bilateral kedua negara yang sempat vakum sejak tahun 2013.
Pertemuan tersebut dipimpin bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi Nasional Kazakhstan, Serik Zhumangarin.
Sebelum memulai sidang, delegasi Indonesia yang terdiri dari Menko Airlangga Hartarto dan Duta Besar RI untuk Kazakhstan, Dr. M. Fadjroel Rachman, bertemu dengan Perdana Menteri Kazakhstan, Olzhas Bektenov. Dalam pertemuan tersebut, ditegaskan pentingnya kerja sama strategis antara dua negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Tengah ini, terutama menyongsong implementasi Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia–EAEU FTA) yang telah ditandatangani pada 21 Desember 2025.
Menko Airlangga menegaskan bahwa Kazakhstan merupakan pintu gerbang utama menuju kawasan Eurasia dengan kekuatan ekonomi yang signifikan. Pada tahun 2025, PDB Kazakhstan mencapai sekitar USD 333,7 miliar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen serta daya beli masyarakat yang tinggi, terbesar di Asia Tengah dengan daya beli masyarakat yang relatif tinggi sekitar USD15.000 per kapita.
“Indonesia dan Kazakhstan dapat bekerja sama untuk memperluas pengaruh di kawasan,” ujar Menko Airlangga yang dikutip dari Kemlu.go.id. Dia juga mendorong pembentukan Indonesia–EAEU Business Council guna mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas oleh para pelaku usaha nasional.
Duta Besar Fadjroel Rachman menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan kemitraan yang berorientasi pada aksi nyata. Meskipun nilai perdagangan bilateral pada 2025 tercatat sebesar USD 244,7 juta, potensi peningkatan dinilai masih sangat besar. Fadjroel optimistis nilai perdagangan dapat menembus target baru sebesar USD 2 miliar melalui kerja sama sektor logistik, penerbangan langsung, kebijakan bebas visa, serta kolaborasi energi. Bahkan dalam kerangka FTA Indonesia-EAEU yang melibatkan Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kyrgyzstan, nilai tersebut diproyeksikan mampu mencapai USD 10 miliar.
Kedua negara sepakat untuk memperluas kolaborasi pada berbagai sektor prioritas. Di bidang energi dan mineral, fokus diarahkan pada transisi energi, pengembangan panas bumi, hilirisasi industri, serta ekosistem kendaraan listrik. Pada sektor ekonomi digital dan AI, kolaborasi akan diperkuat seiring dengan penetapan tahun 2026 sebagai “Tahun Digitalisasi dan Artificial Intelligence” di Kazakhstan. Selain itu, kerja sama di bidang ketahanan pangan, agribisnis, serta penguatan konektivitas logistik juga menjadi agenda utama.
Dari sisi perdagangan, Indonesia secara spesifik mendorong akses pasar bagi produk unggulan seperti minyak kelapa sawit, peralatan listrik, alas kaki, produk karet, perikanan, kopi, serta buah tropis. Penguatan hubungan ini menjadi strategi penting bagi Indonesia untuk diversifikasi pasar di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung Kazakhstan sebagai pusat ekonomi dan digital di Asia Tengah. Hasil pembahasan dalam forum SKB ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara terukur demi memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha dan masyarakat di kedua kawasan.( Dwi Sasongko)