JAKARTA – Iran sudah memberikan sinyal akan menutup Selat Hormuz yang berada di daerah kekuasaannya sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel dan negara-negara yang dianggap sebagai sekutunya. Belum genap seminggu, perang ini telah mengerek harga minyak dunia saat ini dari semula USD 68 per barrel menjadi USD 77 per barrel. Jika Iran serius menutup Selat Hormuz, seluruh dunia akan ketar-ketir, tak terkecuali Indonesia yang pasokan energinya sangat bergantung pada produsen di Timur Tengah.
Komandan Garda Revolusi Islam yang juga anggota legislatif Iran, Sardar Esmail Kowsari menyatakan pada Tehran Times bahwa Iran tengah mempertimbangkan untuk menutup Selat Hormuz. “Kami sangat terbuka ketika harus membalas aksi musuh, aksi militer hanya salah satu respon kami,” ujarnya.
Menurut Adam Lakhani, Direktur Pertahanan di International SOS, penutupan Selat Hormuz akan menyebabkan prahara ekonomi melebihi dampak invasi Rusia terhadap Ukraina dan bahkan Covid-19. Pasalnya, Selat Hormuz adalah pintu gerbang lalu lalang kapal-kapal tanker pengangkut minyak dari Timur Tengah ke Eropa, Amerika Serikat dan Asia. Jika pasokan minyak terhambat ke seluruh dunia, maka dampaknya akan sangat mengkhawatirkan.
Kepada Metro.co.uk, Adam mengatakan bahwa harga minyak bisa terus naik hingga USD 120 per barrel dalam skenario terburuk dari perang ini. “Iran memiliki pangkalan Angkatan laut yang sangat kuat di kota Bandar Abbas yang lokasinya dekat dengan Selat Hormuz. Kami sedang mengamati dari dekat jika Iran benar-benar menutup selat itu,” ujar Adam.
Seperlima lalulintas minyak dunia harus melewati jalur Selat Hormuz yang membelah Iran di satu sisi dan Oman serta Uni Emirat Arab di sisi lain. Selat ini juga menghubungkan Teluk Persia ke Teluk Oman dan Laut Arab di Samudera Hindia. Seluruh kapal tanker dari berbagai pelabuhan di Teluk Persia harus melalui Selat Hormuz. Sebagai chokepoint utama distribusi minyak dunia, posisi Selat Hormuz sangat penting bagi ketahanan energi global.
Dua produsen utama minyak, yaitu UEA dan Arab Saudi terpaksa harus mencari rute lain tanpa melewati Selat Hormuz agar tetap mengirimkan minyak ke negara-negara yang membutuhkan. Keterlambatan pasokan meski sifatnya sementara, dapat menimbulkan kenaikan ongkos transportasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dan memicu inflasi.
Ironisnya, satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang tidak terdampak dari blokade Selat Hormuz yaitu Israel. Konsumsi minyak Israel yang mencapai 220.000 barrel per hari itu didatangkan melalui Mediterania dari Azerbaijan, Amerika Serikat, Brazil, Gabon dan Nigeria. Rute transportasi minyak dari Azerbaijan ke Israel yaitu melalui Baku-Tbilisi yang dialirkan melalui pipa Ceyhan yang terbentang melewati Turki ke Timur Mediterania.
Penutupan Selat Hormuz juga tidak akan semudah itu dilakukan Iran karena pasokan minyak dari Iran sendiri akan terdampak. Sejarah menunjukkan bahwa gertakan untuk memblokade jalur transportasi minyak dari negara-negara Teluk itu lebih mudah diucapkan ketimbang dilakukan. Contohnya, pada tahun 1951 ketika Inggris Raya memblokade ekspor minyak dari negara-negara teluk sebagai respon atas keputusan Pemerintah Iran saat itu yang menasionalisasi industri minyaknya.
Blokade itu tidak bertahan lama. Begitupun blokade saat terjadinya perang Iran-Irak tahun 1982. Aksi penutupan selat oleh Irak ini menelan cukup banyak korban, namun akhirnya berhenti seiring usainya perang. Yang pasti, dampak dari aksi blokade itu adalah mempersulit jalur transportasi minyak dunia yang akhirnya menaikkan ongkos kirim minya dan kemudian mengerek harga minyak dan selanjutnya adalah inflasi di negara-negara tujuan ikut terkerek tajam.
Dampak untuk Indonesia
Begitu pula terhadap Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negerinya, Indonesia mengimpor 813.000 barrel minyak per hari dari Timur Tengah. Kenaikan harga transportasi minyak jelas berdampak pada postur APBN Indonesia dimana subsidi minyak masih memakan porsi yang besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6/2025), Sri Mulyani menjelaskan eskalasi konflik kedua negara di Timur Tengah itu telah memicu lonjakan harga minyak lebih dari 8 persen, dari posisi di bawah USD 70 per barel menjadi USD 78 per barel.
Meski kini harga minyak telah terkoreksi ke level USD 75 per hari, Sri Mulyani menyebut ketegangan Iran-Israel memiliki dampak yang cukup signifikan. “Ini adalah suatu kejadian yang bisa langsung memengaruhi kondisi perekonomian secara sangat signifikan, baik melalui harga komoditas maupun dari sisi nilai tukar, suku bunga, dan aliran modal,” kata Sri Mulyani.
Bersamaan dengan eskalasi konflik Timur Tengah, kebijakan fiskal ekspansif Amerika Serikat (AS) berpotensi menyebabkan sentimen terhadap fiskal negara maju menjadi negatif, sehingga bisa meningkatkan imbal hasil surat utang pemerintah AS (US Treasury).
Gejolak-gejolak itu menimbulkan dua risiko utama, yaitu ketidakpastian harga minyak dan pelemahan ekonomi global. “Itu kombinasi yang harus kita waspadai, baik efek tekanan harga atau inflasi maupun kenaikan imbal hasil karena geopolitik dan kebijakan fiskal. Kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia, termasuk Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, dampak konflik Iran-Israel juga bisa membebani APBN. Meski pendapatan negara berpotensi meningkat dari serapan sektor migas, namun belanja negara akan tertekan mengingat kebutuhan impor minyak.
Realisasi harga minyak hingga sejauh ini masih di bawah asumsi makro APBN 2025, yakni pada posisi USD 62,75 per barel pada akhir Mei dengan rata-rata tahun berjalan (year-to-date/ytd) USD 70,05 per barel. Sedangkan pada asumsi makro APBN, nilainya dipatok sebesar USD 82 per barel.
“Harga minyak ini selain dipengaruhi kondisi di dalam negeri, juga dipengaruhi oleh situasi Timur Tengah, yaitu perang Israel dan Iran. Ini adalah situasi APBN, yang asumsinya sangat bisa dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan kejadian perang di belahan bumi yang lain,” tuturnya.
Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (ASPEBINDO), Fathul Nugroho, situasi ini merupakan pola yang sama terjadi saat Perang Teluk tahun 1990-1991 dan krisis energi pada tahun 1973-1979 ketika harga minyak meningkat tajam dalam waktu singkat. Ia juga menekankan perlunya menambah kapasitas penyimpangan minyak sebagai bagian dari cadangan strategis nasional.
Saat ini, cadangan operasional minyak Indonesia hanya mencakup 22 hari konsumsi. Andaikan terjadi krisis lebih dari 22 hari, maka Indonesia tak lagi memiliki pasokan minyak untuk memenuhi kebutuhannya. “Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak membuat Indonesia sangat rawan terhadap tekanan eksternal. Sejarah menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah selalu memicu krisis energi global. Oleh karena itu, agenda ketahanan energi tidak bisa ditunda-tunda lagi,” tuturnya. (Lina Nursanty)