WASHINGTON DC – Kekecewaan CEO Tesla Elon Musk terhadap Presiden Donald Trump dan Kongres Amerika Serikat makin memuncak. Pasalnya, Kongres AS meloloskan draf Rancangan Undang-undang besar yang disebut Big and Beautiful Bill yang diusulkan Trump. Kemudian, pada Jumat (4/7/2025), Trump menandatangani RUU tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan AS di Gedung Putih.
Pada hari yang sama, di platform media sosial X, Elon menggelar jajak pendapat secara daring. Ia meminta orang-orang untuk menjawab ya atau tidak atas pertanyaannya, “Haruskah kita membentuk Partai Amerika?” Ia menyatakan Hari Kemerdekaan adalah waktu yang tepat untuk bertanya apakah mereka menginginkan kemerdekaan dari sistem dua partai, yang oleh sebagian orang disebut sebagai “sistem satu partai”.
Jajak pendapat tersebut mendapat lebih dari 1,24 juta tanggapan sebelum ditutup. Hasilnya menunjukkan sekitar 65 persen responden mendukung gagasan tersebut. Musk menyatakan dalam unggahannya pada hari Minggu (06/07/2025), “Hari ini, Partai Amerika telah terbentuk.”
Pada hari itu juga, sebuah partai baru bernama Partai Amerika telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Federal (FEC) dengan pendaftar tunggal bernama Elon Reeve Musk. Dalam dokumen bernomor FEC-1898441 itu, tercantum nama Vaibhav Tanje sebagai bendahara partai. Vaibhav juga menjabat sebagai Direktur Keuangan Tesla.
Dalam cuitannya yang lain yang juga dilansir CNN, Elon Musk menyebut bahwa Partai Amerika akan menjadi kekuatan politik aktif dalam pemilu paruh waktu (mid term election) tahun depan dan hanya akan fokus mendukung kandidatnya di Kongres dan Senat.
Langkah politik Elon ini tak luput dari tanggapan Trump. Melalui akun pribadinya di platform Truth Social, Trump menuduh ide Elon Musk ini akan menyebabkan kerusakan besar. Ia juga menggambarkan Elon Musk sebagai sebuah kereta api yang menabrak karena telah keluar jalur kereta. Seperti dilansir CNN, Trump juga mengatakan niatnya untuk mempertimbangkan ulang kontrak pemerintah dengan perusahaan Elon Musk dan bahkan menyebut Department of Government Efficiency (DOGE) yang dulu dipimpin Elon sebagai sebuah monster yang mungkin akan kembali dan menyantap Elon.
Multipartai
Kehadiran partai lain selain Demokrat dan Republik bukanlah hal yang baru dalam sistem kepartaian AS. Selama ini, ada Partai Hijau (Green Party) dan Libertarian yang hadir dalam surat suara pemilu AS. Namun, pilihan politik mayoritas AS masih cenderung pada dua partai, yaitu Republik dan Demokrat sehingga kedua partai lainnya tidak pernah mendapat kursi di Senat dan Kongres.
Sistem dwi partai di AS telah lama dikritisi baik oleh kalangan Demokrat maupun Republik itu sendiri. Namun, upaya untuk membangun partai ketiga sebagai penanding keduanya itu selama satu abad terakhir ini selalu gagal. Biliuner seperti Ross Perot pernah maju sebagai kandidat presiden dari kalangan independen pada tahun 1992 dan menang seperlima suara. Namun tidak mereguk kemenangan di satupun negara bagian yang kemudian dimenangkan oleh Bill Clinton.
Pengamat meragukan rencana pembentukan Partai Amerika oleh Elon Musk ini akan mendulang sukses. Sebab, partai politik baru harus berurusan dengan hukum dan aturan pemilu di masing-masing negara bagian yang njelimet. “Hanya orang terkaya di dunia yang serius yang dapat membangun partai politik di AS,” ujar mantan pengacara pemilu AS, Brett Kappel kepada CBS News.
Ada aturan yang berbeda di 50 negara bagian dan 1 aturan federal terkait kehadiran partai politik dalam surat suara. Tingkat kesulitan aturan itu digambarkan Kappel sebagai yang sulit dan sangat sulit, tidak ada yang mudah. Contoh, untuk memenuhi syarat agar muncul di surat suara California, partai politik baru harus menyertakan tanda tangan anggota dari 0,33% jumlah pemilih dan atau tandatangan dari 1,1 juta pemilih. Selanjutnya, partai politik baru itu harus mencapai ambang batas minimum pemilu yaitu 2%.
Selanjutnya, untuk lolos di level federal, pengurus partai politik baru di setiap negara bagian harus mendapat rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum Federal. Upaya ini tampak mudah, namun sebenarnya sangat sulit karena akan menghadapi tantangan dari Demokrat dan Republik, termasuk soal proses litigasi keabsahan tandatangan di tiap negara bagian. “Undang-undang dan aturan di tiap negara bagian ini memang bias terhadap dua partai politik (Demokrat dan Republik) dan bikin langkah partai baru menjadi lebih sulit,” tutur Kappel.
Belum lagi aturan tentang pendanaan partai politik yang sangat ketat. Seperti terdaftar di FEC, Elon Musk tampaknya sangat mengandalkan kekuatan finansial dirinya dan perusahaan-perusahaannya. Ia harus menjaring banyak biliuner untuk menyumbang dana partai. Sebab, aturan federal membatasi nilai donasi individu atau perusahaan terhadap partai politik di negara bagian hanya maksimal 10.000 USD per tahun dan 43.000 USD per tahun untuk partai politik di tingkat federal. Sementara, Kappel memperkirakan untuk membangun partai politik baru di AS itu bisa menghabiskan dana ratusan juta dollar AS. (Lina Nursanty)