RIO De JANEIRO – Untuk pertamakalinya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS tidak dihadiri dua pemimpin utama kelompok penantang dominasi ekonomi Barat itu. Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan Presiden Rusia, Vladimir Putin absen dari pertemuan yang digelar di Rio de Jeneiro, Brasil pada 6-7 Juli 2025. Isu kenaikan tarif dagang yang diberlakukan Amerika Serikat, tragedi kemanusiaan Gaza, Perang Iran-Israel serta Perang Rusia-Ukraina membayang-bayangi para pemimpin yang bersidang.
Jinping sebagai salah satu pendiri BRICS dan tidak pernah absen dalam pertemuan BRICS selama ini disebut memiliki agenda lain sehingga mengutus Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang dalam pertemuan itu. Sementara, Putin memilih untuk mengikuti pertemuan itu secara daring. Putin memilih tidak banyak melakukan perjalanan internasional karena ia tengah dilaporkan sebagai penjahat perang ke Pengadilan Internasional. Dari negara-negara yang mengajukan hal tersebut, dua di antaranya adalah Brasil dan Afrika Selatan yang keduanya merupakan anggota BRICS.
BRICS didirikan pada tahun 2009 sebagai sebuah koalisi ekonomi antara Brasil, Rusia, India dan China dan kemudian disusul Afrika Selatan pada tahun berikutnya. Kini, keanggotaan BRICS bertambah dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. BRICS memosisikan dirinya sebagai penantang atau alternatif terhadap Group of Seven (G7) yang merupakan gabungan negara maju yang didominasi Barat.
Tekanannya adalah untuk membangun dunia yang multipolar dimana kekuasaan dan kekayaan dunia dapat lebih terdistribusi, tidak terkonsentrasi. Akan tetapi, komposisi BRICS yang bervariasi dari segi sistem ekonomi dan politik, seringkali terjadi friksi satu sama lain. Belum lagi, belakangan negara-negara yang bergabung terlibat konflik diplomatik dan bahkan konflik militer satu sama lain.
Dikutip dari apnews, menurut sumber anonim yang terlibat dalam negosiasi, beberapa anggota BRICS menginginkan agar BRICS dapat bersikap lebih tegas terkait situasi di Gaza dan serangan Israel tehadap Iran. Namun, hal itu tidak diamini oleh Brasil dan India. “Itu karena Brasil ingin agar pertemuan itu hanya membahas hal teknis,” ujar Oliver Stuenkel, peneliti di Getulio Vargas Foundation menanggapi hal tersebut.
Menurut Stuenkel, Putin dan Jinping juga cenderung mendorong agar BRICS memiliki posisi anti Barat yang lebih kuat. Dalam pertemuan BRICS tahun lalu di Kazan, Rusia, Jinping dan Putin mendesak agar BRICS dapat membangun alternatif sistem pembayaran yang saat ini didominasi dolar AS. Namun, hal itu tidak sejalan dengan India dan Brasil yang cenderung non-alignment.
Kepentingan AS terhadap BRICS yang paling utama yaitu menggagalkan ide mengganti mata uang perdagangan dari dolar menjadi mata uang nasional (de-dollarisasi). Ide itu muncul tahun lalu dalam pertemuan BRICS di Kazan, Rusia dan didukung penuh oleh Rusia dan Iran yang selama ini mengalami sanksi ekonomi AS. Gagasan itu juga didukung Brasil, Lula menyebutnya sebagai penambahan opsi pembayaran untuk mengurangi biaya perdagangan. Presiden AS, Donald Trump mengancam akan menerapkan tarif 100% jika de-dolarisasi BRICS benar-benar terjadi.
Deklarasi Rio
Setelah selesai bersidang selama dua hari, KTT BRICS Brasil ke-17 membuahkan Deklarasi Rio yang menjadikan isu reformasi tatanan global menjadi salah satu sorotan utama. Dikutip dari laman brics.br, BRICS menyerukan perombakan struktural pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan, agar lebih representatif terhadap negara berkembang. Dorongan serupa juga diarahkan pada lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia yang dianggap belum mencerminkan dinamika ekonomi abad ke-21.
Selain itu, BRICS mengecam kebijakan ekonomi proteksionis dan sanksi sepihak yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Negara-negara anggota menyatakan komitmennya terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil, transparan, dan berbasis aturan, dengan WTO sebagai pilar utamanya.
Deklarasi Rio juga memuat komitmen bersama terhadap tata kelola teknologi masa depan, termasuk kecerdasan buatan (AI). BRICS sepakat bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) harus diatur secara inklusif dan adil, dengan memberikan ruang bagi negara berkembang untuk terlibat dalam penyusunan norma global dan pengembangan kapasitas.
Isu-isu konflik global pun mendapat perhatian serius. BRICS menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah pendudukan, serta dukungan terhadap Solusi Dua Negara. Mereka juga mengkritik serangan terhadap Iran dan menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya militerisasi di berbagai kawasan dunia.
Dalam isu iklim, BRICS mengadopsi Leaders’ Framework Declaration on Climate Finance yang menekankan tanggung jawab negara maju dalam pendanaan transisi energi. Mereka juga menolak kebijakan lingkungan yang digunakan sebagai kedok proteksionisme, seperti mekanisme penyesuaian karbon lintas batas (CBAM). (Lina Nursanty)