WASHINGTON DC – Departemen Luar Negeri mulai memecat lebih dari 1.300 karyawan melalui email pada hari Jumat sebagai bagian dari rencana pemerintahan Trump untuk memangkas birokrasi dan mengurangi apa yang mereka sebut “kelebihan beban” serta inefisiensi. Langkah tersebut mendapat kecaman dari diplomat yang sedang bertugas maupun yang sudah pensiun, karena mereka menilai pemotongan ini akan menurunkan posisi Amerika di kancah internasional dan mengurangi soft power negara tersebut.
Dalam laporan yang dibuat The Washington Post menyebut bahwa para diplomat yang paling terdampak berasal dari kantor-kantor yang dihapuskan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam reorganisasi besar-besaran departemen, yang merupakan yang paling jauh dalam beberapa decade, termasuk Kantor Isu-Isu Wanita Global dan program keragaman serta inklusi departemen. Namun, pemotongan juga mempengaruhi karyawan yang mengerjakan isu-isu yang sangat sensitif, termasuk Suriah, sebuah negara di Timur Tengah yang rapuh pasca dekade kepemimpinan otoriter, serta pejabat senior yang menangani isu senjata kimia dan diplomasi nuklir multilateral.
“Mereka memangkas para ahli kunci di bidang pengujian nuklir, verifikasi nuklir, dan upaya untuk menghentikan produksi material fisil untuk senjata. Pemotongan ini hanya akan menambah ancaman nuklir yang dihadapi negara ini,” kata Alex Bell, mantan pejabat Departemen Luar Negeri dan saat ini presiden Bulletin of the Atomic Scientists.
Departemen tersebut telah mengirimkan pemberitahuan pemecatan kepada lebih dari 1.100 pegawai sipil dan 240 pegawai Layanan Luar Negeri, menurut sebuah pemberitahuan internal yang diperoleh The Washington Post. Para pejabat Layanan Luar Negeri akan segera ditempatkan dalam cuti administratif bergaji dan kehilangan pekerjaan mereka 120 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut. Bagi sebagian besar pegawai sipil, masa pemutusan hubungan kerja adalah 60 hari.
Aljazeera melaporkan pemecatan massal pada hari Jumat, yang mempengaruhi 1.107 pegawai sipil dan 246 pejabat layanan luar negeri yang berbasis di Amerika Serikat, terjadi di tengah berbagai krisis global yang sedang dihadapi Washington: perang Rusia di Ukraina, konflik Gaza yang hampir berlangsung dua tahun, serta ketegangan tinggi antara Israel dan Iran yang membuat kawasan Timur Tengah berada di ujung tanduk.
Para diplomat dan staf lainnya memberi tepuk tangan kepada rekan-rekan yang dipecat dalam suasana emosional di kantor pusat Departemen Luar Negeri di Washington, lembaga yang mengelola kebijakan luar negeri AS dan jaringan kedutaan besar di seluruh dunia.
Beberapa orang tampak menangis saat berjalan keluar sambil membawa kotak berisi barang-barang pribadi mereka.
“Sungguh memilukan berdiri di depan pintu ini sekarang dan melihat orang-orang keluar dengan berlinang air mata, karena yang mereka inginkan hanyalah mengabdi pada negara ini,” kata Senator AS Andy Kim, seorang Demokrat dari New Jersey yang pernah bekerja sebagai penasihat sipil untuk Departemen Luar Negeri di Afghanistan selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama.
Pemecatan di departemen ini terjadi tiga hari setelah Mahkamah Agung AS memberi lampu hijau kepada pemerintahan Trump untuk mulai melaksanakan rencana pemangkasan besar-besaran terhadap posisi-posisi pemerintahan. Mahkamah Agung yang kini didominasi kelompok konservatif mencabut blokir sementara yang sebelumnya diberlakukan oleh pengadilan yang lebih rendah terhadap rencana Trump untuk memberhentikan puluhan ribu pegawai.
Presiden Trump mengatakan bahwa ia ingin membongkar apa yang ia sebut sebagai “deep state” (negara dalam negara). Sejak menjabat kembali pada Januari, ia bergerak cepat untuk menempatkan para loyalisnya di posisi penting dan memecat banyak pegawai veteran pemerintah.
Adapun Menteri Luar Negeri Trump, Marco Rubio, mengatakan bahwa departemen kebijakan luar negeri terlalu besar dan perlu dipangkas sekitar 15 persen. “Ini bukan soal sengaja menyingkirkan orang. Pahami bahwa sebagian dari posisi ini dihapus karena biro tempat mereka bekerja ditutup, bukan karena orangnya,” kata Rubio kepada wartawan di sela-sela pertemuan ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.
Asosiasi Layanan Luar Negeri Amerika (AFSA), serikat pekerja yang mewakili para diplomat, mengutuk keputusan ini sebagai pukulan yang sangat merusak bagi kepentingan nasional AS. “Kami menentang keputusan ini dengan sekeras-kerasnya,” kata pernyataan mereka.
Mereka menyatakan bahwa pemerintahan Trump telah memangkas setidaknya 20 persen dari tenaga kerja diplomatiknya dalam enam bulan terakhir melalui penutupan kantor dan pengunduran diri yang dipaksakan. “Ada mekanisme institusional yang jelas untuk menangani kelebihan staf jika itu memang menjadi tujuannya. Namun, pemecatan ini tidak didasarkan pada prestasi atau misi. Mereka menargetkan diplomat bukan berdasarkan kualitas pelayanan atau keahlian yang dimiliki, melainkan berdasarkan lokasi penempatan mereka. Itu bukanlah reformasi,” ujar asosiasi tersebut.
Seorang mantan pegawai Departemen Luar Negeri yang telah bekerja hampir 20 tahun dan sedang cuti melahirkan, masuk ke email kerjanya dari rumah pada pagi hari Jumat sambil menunggu “palu untuk dijatuhkan,” katanya. Pemecatan tersebut meninggalkan keluarganya dengan satu sumber pendapatan untuk mendukung kehadiran bayi baru lahir.
Seorang karyawan lainnya menerima informasi pemecatan beberapa minggu setelah pasangannya didiagnosis mengidap kanker payudara. Kedua pejabat tersebut memilih untuk berbicara secara anonim mengenai situasi pribadi mereka.
Tahun lalu, Departemen Luar Negeri mempekerjakan lebih dari 80.000 orang di seluruh dunia, menurut lembar data resmi, dengan sekitar 17.700 di antaranya bekerja di dalam negeri. Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), yang selama ini menjadi alat utama pemberian bantuan kemanusiaan AS ke seluruh dunia, sebagian besar juga telah dibubarkan.
Pada bulan Mei, Rubio menyampaikan kepada Kongres bahwa departemen berencana mengurangi jumlah pegawai di AS sebanyak lebih dari 15 persen, hampir 2.000 orang, sebagai bagian dari reorganisasi besar-besaran yang bertujuan untuk mengefisienkan birokrasi yang ia sebut “berlebihan yang menghambat inovasi dan menyalahgunakan sumber daya yang terbatas.” Secara terpisah, ia menuduh beberapa biro dalam departemen tersebut menganut “ideologi politik radikal.”
Presiden Donald Trump telah lama menjadi kritikus Departemen Luar Negeri, setidaknya sejak masa pertamanya menjabat. Sejak terpilih untuk masa jabatan kedua, sudah jelas bahwa pemerintahannya yang kedua akan menargetkan departemen ini; pertanyaannya bukan lagi apakah pemecatan akan terjadi, melainkan seberapa besar skala pemecatannya. (Dwi Sasongko)