Yaoundé – Kamerun akan memiliki presiden dengan periode kekuasaan terlama di dunia. Pasalnya, Presiden Kamerun yang saat ini berkuasa, Paul Biya, berencana akan mencalonkan dirinya kembali dalam Pemilu Oktober mendatang. Usia Biya kini telah menginjak 92 tahun dan ia telah berkuasa selama hampir tujuh periode, tepatnya 43 tahun.
Biya mengaku bahwa pencalonan dirinya kembali itu didukung oleh 10 kepala daerah di negaranya dan juga diaspora Kamerun yang ada di berbagai negara. Meski Biya mengalami berbagai masalah kesehatan, namun ia masih merasa perlu mencalonkan dirinya kembali karena masih banyak hal yang harus dilakukan. “Belum ada kandidat lain yang terbaik,” ujar Biya seperti dikutip dari CNN pada Minggu (13/7/2025).
Pengumuman mengejutkan ini muncul setelah selama beberapa bulan terakhir Biya tidak tampak di depan publik. Sempat muncul spekulasi bahwa Biya mengalami sakit keras dan bahkan telah meninggal. Pemerintah telah melarang perbincangan publik mengenai kondisi kesehatan Biya dengan menyebutkan hal itu sebagai masalah keamanan nasional.
Saat ini, Biya menjadi kepala negara dengan masa kekuasaan terlama di dunia sejak tahun 1982. Ia merupakan presiden kedua yang memimpin Kamerun sejak Kamerun meraih kemerdekaannya dari kolonial Prancis dan Inggris di awal tahun 1960-an.
Paul Biya hampir mustahil diganti sebagai kepala negara di Afrika tengah itu. Sebab, oposisi di Kamerun sangat terfragmentasi. Menurut analis politik Kamerun yang berbasis di Jerman, Collins Molua Ikome, kekuatan oposisi di Kamerun terdiri lebih dari 300 partai politik. Jika saja oposisi itu mau berkoalisi, mungkin saja Partai Perjuangan Rakyat Demokratik Kamerun (CPDM) yang dipimpin Biya bisa tergeser. “Hanya koalisi oposisi yang bisa mengancam presiden,” ujar Collins.
Maret tahun lalu, ada dua partai oposisi yang berencana membangun koalisi. Namun, langkah itu dianggap ilegal oleh Kementerian Dalam Negeri Kamerun sehingga rencana koalisi itu pun batal. Hal itu menjadi salah satu perhatian Human Rights Watch (HRW) sebagai pembungkaman politik di Kamerun.
Kepemimpinan Biya memang diwarnai dengan karakter otoritarian dan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat kental. Amnesty International mencatat banyak kasus pelanggaran HAM, antara lain eksekusi ekstrayudisial, penahanan tanpa proses, penyiksaan, pengadilan yang tidak berimbang dan pemenjaraan semena-mena terhadap warga atas dasar orientasi seksual dan identitas gender. (Lina Nursanty)