TAIPEI – Pemerintah dan rakyat Taiwan menggelar simulasi perang seandainya China menyerang pada tahun 2027. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, simulasi perang tahun ini dilaksanakan dengan durasi dan kekuatan yang lebih besar yang melibatkan 22.000 pasukan cadangan atau naik hampir 40 persen dari tahun sebelumnya.
Simulasi dimulai dengan operasi “zona abu” China yang merujuk pada aksi sabotase atau agresi Beijing untuk menimbulkan kepanikan sebelum invasi skala besar. Aksi ini meliputi serangan siber, kampanye misinformasi, dan latihan militer Pasukan Penjaga Pantai China memasuki perairan Taiwan.
Latihan ini juga dibuat lebih realistis serta melibatkan lebih banyak partisipasi publik. Kesiapan pertahanan sipil dan respons kedaruratan didorong untuk menjadi bagian dari keharusan bagi masyarakat perkotaan di seluruh Taiwan.
Selama beberapa dekade, masyarakat Taiwan memang telah mempersiapkan diri diserang China. Meski Partai Komunis China tidak pernah memerintah Taiwan, namun mereka mengklaim Taiwan sebagai bagian dari teritori China dan seringkali mengancam Taiwan. Simulai perang itu merupakan bagian dari program Presiden Taiwan, Lai Ching-te yaitu untuk memperkuat daya tahan masyarakat Taiwan ketika menghadapi serangan China.
Ini juga merupakan upaya Lai untuk membuktikan kekhawatiran Washington DC yang menilai reformasi pertahanan Taiwan tengah melambat dan akan membuatnya menjadi sasaran agresi China. “Ini adalah usaha Presiden Lai yang paling signifikan hingga saat ini,” ujar Mark Montgomery, pensiunan Laksamana Muda Angkatan Laut yang kini berkiprah di the Foundation for Defense of Democracies, sebuah think tank di Washington DC. Seperti dikutip dari The Washington Post.
Lai juga perlu meyakinkan AS bahwa ia serius memperkuat pertahanan menghadapi China. Meski perhatian Presiden Donald Trump tengah terpusat pada Ukraina dan Timur Tengah, banyak pihak dalam pemerintahan Trump mempertimbangkan untuk tetap memperkuat daya gertak pada China sebagai program prioritas militer AS.
Dalam memo internal Pentagon pada bulan Maret, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengindikasikan bahwa invasi Taiwan oleh China lebih penting bagi militer AS daripada mempersiapkan potensi perang dengan Rusia. Ancaman militer China terhadap Taiwan nyata dan “bisa jadi akan segera terjadi,” Hegseth memperingatkan secara terbuka pada bulan Mei.
Namun, para pejabat juga mendesak Taipei untuk berbuat lebih banyak untuk menghadapi ancaman China. Elbridge A. Colby, Wakil Menteri Pertahanan Bidang Kebijakan, mengatakan dalam sidang konfirmasinya pada bulan Maret bahwa anggaran pertahanan Taiwan seharusnya 10 persen dari produk domestik brutonya — empat kali lipat pengeluaran saat ini — dan memperingatkan bahwa tidak adil meminta Amerika “menderita jika sekutu kita tidak melakukan tugasnya.”
AS mempertahankan kebijakan “ambiguitas strategis” tentang kapan akan melakukan intervensi untuk mempertahankan Taiwan dari serangan Tiongkok. Namun, anggota militer AS yang masih aktif dan yang sudah pensiun dalam beberapa tahun terakhir semakin erat bekerja sama dengan Taipei dalam reformasi pertahanan dan pelatihan dengan senjata buatan AS.
Perang kota dan persiapan untuk konflik berlarut-larut baru-baru ini ditambahkan, sebagian besar berkat saran dari pelatih militer Amerika. “Ketika latihan dirancang di masa lalu, latihan tersebut dilakukan di tempat Tentara Pembebasan Rakyat mendarat di pantai, lalu latihan berakhir,” kata Yang Tai-yuan, seorang pensiunan kolonel di militer Taiwan yang sekarang bekerja di Research Project on China’s Defense Affairs, sebuah lembaga pemikir (think tank) di Taipei.
Reuters melaporkan Kementerian Pertahanan China pada hari Selasa menyatakan bahwa latihan militer Han Kuang yang dilakukan Taiwan “tidak lebih dari sekadar gertakan.” “Tak peduli senjata apa yang digunakan, Taiwan tidak akan mampu menahan pedang tajam Tentara Pembebasan Rakyat terhadap kemerdekaan,” kata juru bicara kementerian, Jiang Bin, seperti dikutip oleh penyiar resmi CCTV. (Lina Nursanty)