PUNCAK – Komando Operasi Habema melalui Satuan Tugasnya kembali melaksanakan operasi penindakan yang dilakukan secara terukur dan profesional pada hari Kamis 31 Juli 2025 di Kampung Tigilobak Kabupaten Puncak. Petugas berhasil melumpuhkan tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Operasi ini merupakan tindak lanjut atas insiden gugurnya Prajurit TNI, dalam Operasi di Wilayah Ugimba pada tahun 2019, yang saat itu mengakibatkan hilangnya satu pucuk senjata api jenis SS2 V4. Operasi ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menegakkan kedaulatan negara serta merebut kembali senjata milik negara yang dirampas oleh Kelompok Separatis OPM.
Dalam operasi tersebut sempat terjadi tindakan perlawanan bersenjata oleh kelompok OPM, sehingga dengan terpaksa Satgas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tewasnya 3 orang anggota OPM. Ketiga di antaranya yaitu: Ado Wanimbo, Meni Wakerwa atau Jumadon Waker dan 1 orang OPM lainnya yang masih dalam proses identifikasi.
Ado Wanimbo diketahui sebagai Danwil Ugimba Kodap VIII Kemabu. Namanya masuk dalam DPO Polres Mimika melalui surat DPO/36/IV/2017/Reskrim tertanggal 30 April 2018. Dari lokasi kejadian, Satgas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya: 1 pucuk senjata api jenis SS2 V4 dengan nomor senjata BF.CS 024739 beserta teleskop Trijicon SN: 923632, yang diketahui merupakan milik anggota TNI yang gugur pada tahun 2019 di sektor Ugimba.
Selain itu, juga disita 1 pucuk senapan angin, 3 buah magazen (2 magazen M16 dan 1 magazen SS), 64 butir munisi kaliber 5,56 mm, 4 unit handphone, 1 buah dompet, 2 power bank, 1 buah emas, 1 senter kepala, alat dan perlengkapan lainnya: kapak, parang, ketapel, korek api. Ada juga dokumen pribadi: KTP atas nama Meni Wakerwa, Kartu Papua Sehat, dan uang tunai sebesar Rp 3.800.000. Sebanyak 2 buah noken dan 1 buah tas selempang juga ikut disita.
Panglima Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto mengatakan keberhasilan operasi ini menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara di wilayah Papua. ‘’Ini juga sebagai simbol keteguhan TNI dalam menjaga kehormatan prajurit dan kedaulatan negara, sekaligus mengembalikan senjata milik negara yang selama ini berada di tangan kelompok separatis,” ungkap Mayjen TNI Lucky Avianto dalam keterangan tertulisnya yang diterima The Strategy.
Belum lama ini, Satuan Tugas Gabungan TNI juga berhasil melumpuhkan dua anggota OPM yang selama ini aktif melakukan aksi teror dalam operasi yang digelar pada Selasa (22/7/2025) di Kampung Kunga, Distrik Ilaga, dan Rabu (23/7/2025) di Kampung Gunalu, Distrik Onerik, Kabupaten Puncak.
Berdasarkan informasi dari masyarakat, Satgas Gabungan TNI melaksanakan operasi penindakan, dimana dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini aktif melakukan aksi teror berhasil dilumpuhkan. Mereka adalah Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerid Murib di Kampung Gunalu. Kebenaran informasi ini turut diperkuat oleh pernyataan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, yang mengonfirmasi tewasnya kedua anggotanya.
Lison Murib alias Limar Elas merupakan buronan yang telah lama dicari aparat. Namanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri sejak April 2020 setelah terlibat dalam penembakan warga sipil di area parkir Gedung OB-1, Kuala Kencana, Mimika, pada 30 Maret 2020. Pada 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut.
Barang bukti yang berhasil diamankan dari kedua lokasi operasi tersebut dari Kampung Kunga, Satgas menemukan uang tunai jutaan rupiah, beberapa senjata tajam (parang, panah), lima unit HP, satu unit HT, satu unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm, serta dokumen dan barang pribadi yang mengindikasikan keterlibatan dalam jaringan separatis.
Sementara dari Kampung Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta rupiah, empat magazen, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera Bintang Kejora, cap stempel TPNPB, dokumen berisi permintaan dana, serta berbagai perlengkapan komunikasi dan logistik.Temuan uang tunai dan dokumen tersebut memperkuat dugaan adanya aliran dana ilegal baik melalui permintaan paksa kepada aparat pemerintah maupun perampasan terhadap masyarakat untuk mendukung aktivitas kelompok separatis di wilayah pegunungan tengah Papua. (Dwi Sasongko)