KUALALUMPUR – Malaysia menempatkan keamanan maritim sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional yang dicantumkan dalam Rencana Malaysia ke-13 (RMK 13) Tahun 2026-2030. Diduga, langkah ini diambil setelah Malaysia menghadapi tekanan dari China serta maraknya penangkapan ikan ilegal oleh kapal Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka.
“Kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman kedaulatan dan keamanan di Laut China Selatan akan ditingkatkan secara lebih komprehensif,” ujar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di hadapan anggota parlemen pada 31 Juli lalu seperti dilansir dari CNA.
Abdul Rahman Yaacob, peneliti program Asia Tenggara di lembaga kajian Lowy Institute, Australia mengatakan bahwa soal penguatan sektor pertahanan sebenarnya juga pernah disampaikan pada Rencana Malaysia ke-12 tahun 2021 oleh PM Malaysia ketika itu Ismail Sabri Yaakob, namun hanya gambaran secara umum. Yacoob mengatakan kepada CNA, penyebutan laut sengketa secara khusus kali ini oleh PM Anwar bisa memiliki makna yang mendalam.
Pemerintah Malaysia kemungkinan akan mengalokasikan anggaran khusus untuk memantau secara lebih efektif wilayah sumber daya lepas pantai di perairan sengketa, memaksimalkan sumber daya militer guna menghadapi ancaman di laut strategis itu, atau membeli lebih banyak lagi kendaraan udara nirawak (UAV). “Rencana Malaysia ke-13 pada dasarnya adalah rencana ekonomi strategis, tetapi saya terkejut karena isu kedaulatan juga dimasukkan,” katanya.
Hal itu sejalan dengan sikap Anwar Ibrahim yang sangat keras terhadap klaim China di wilayah Laut China Selatan. April lalu, Anwar menegaskan bahwa Malaysia tidak akan menghentikan eksplorasi minyak dan gasnya di Laut China Selatan meskipun Beijing mengklaim secara tidak berdasar bahwa negara Asia Tenggara itu melanggar wilayahnya.
Anwar Ibrahim mengatakan eksplorasi itu berada di dalam wilayah negara itu dan tidak dimaksudkan untuk memprovokasi atau menimbulkan permusuhan. “Tentu saja, kami harus beroperasi dalam perairan kami dan memastikan diperolehnya keuntungan ekonomi, termasuk pengeboran minyak, dalam wilayah kami,” ungkapnya seperti dilaporkan ipdefenseforum. “Kami tidak pernah menolak kemungkinan berdiskusi” dengan Partai Komunis China (PKC), tapi bukan berarti kami harus menghentikan operasi dalam wilayah kami,” katanya.
BUMN energi Malaysia, Petronas, mengoperasikan ladang minyak dan gas di Laut China Selatan di dalam ZEE Malaysia dan telah menghadapi gangguan dari kapal-kapal China. Anwar Ibrahim mengatakan China telah mengirimkan “satu atau dua” nota protes untuk menghentikan eksplorasi minyak Malaysia, tetapi dia menekankan bahwa pemerintahnya akan terus menjelaskan posisinya kepada Beijing.
Kekhawatiran Malaysia atas Laut China Selatan bukanlah hal yang mengejutkan. Malaysia sedang terus membangun kekuatan militernya di Malaysia Timur. Dalam RMK 13 disebutkan dengan jelas bahwa prioritas pembangunan pertahanan mereka adalah terkait keamanan di perbatasan.
Pada Oktober tahun lalu, seperti dilaporkan oleh South China Morning Post, Malaysia mengincar pertahanan Laut China Selatan yang diperkuat dengan pangkalan angkatan laut baru di Kalimantan. Diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2030, fasilitas di Bintulu ini terletak kurang dari 150 km dari Luconia Shoals yang disengketakan, yang juga diklaim oleh China.
Pangkalan angkatan laut baru di Kalimantan akan memainkan peran penting dalam kemampuan Malaysia untuk mengatasi ancaman yang semakin besar di Laut China Selatan yang disengketakan, terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh armadanya yang menua.
Pangkalan di Bintulu, Sarawak, akan berlokasi strategis, hanya 80 mil laut (148 km) dari South Luconia Shoals – yang dikenal sebagai Beting Patinggi Ali oleh Malaysia. Wilayah ini diklaim oleh Beijing sebagai wilayah paling selatannya, tetapi berada dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia sepanjang 200 mil laut.
Seperti ditulis oleh Yacoob di Lowy Institute, pada tahun 2021, Washington memberikan kontrak kepada Lockheed Martin untuk memasok radar jarak jauh kepada Malaysia melalui program Building Partner Capacity. Radar ini, yang ditempatkan di Malaysia Timur, memungkinkan Malaysia untuk memantau hingga 470 kilometer ke Laut Cina Selatan. Bentuk bantuan lainnya termasuk membantu Malaysia membangun kemampuan pengangkutan udara melalui Latihan Keris Strike 2024, dan persetujuan pada tahun 2025 untuk mentransfer dan meningkatkan perangkat lunak pesawat tempur F/A-18 Malaysia. (Lina Nursanty)