JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat tidak mudah diadu domba dan menyampaikan aspirasi secara damai. Negara menghormati kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi murni dari masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Negara usai bertemu para ketua umum partai dan para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Merdeka pada Minggu (31/8/2025).
Presiden mengatakan terhadap petugas yang melakukan kesalahan, Polri telah melakukan pemeriksaan dengan cepat, transparan, dan terbuka kepada publik. Adapun, para pimpinan DPR juga telah sepakat akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. ‘’Dan bagi para ketua umum partai politik, saya telah mendapat laporan bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap para anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru, terhitung 1 September 2025,’’ ungkap Prabowo seperti dikutip dalam setneg.go.id.
Dalam jajaran ketua umum partai politik yang hadir, tampak Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Selain tokoh partai politik, Presiden Prabowo juga menerima para pimpinan lembaga negara. Hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Lebih jauh, Presiden menyampaikan negara menghormati kebebasan berpendapat, seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan UU 9 Tahun 1998. ‘’Aspirasi dapat disampaikan secara damai, namun jika ada aktivitas anarkis, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan, itu pelanggaran hukum dan negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya,’’ tegasnya.
Kepada Polri dan TNI, Prabowo memerintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku. ‘’Kepada pimpinan DPR, kementerian, dan lembaga, saya minta untuk mengundang tokoh masyarakat hingga mahasiswa, untuk berdialog langsung, menerima masukan, dan koreksi,’’ jelasnya.
Kepala Negara mengajak seluruh masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai. ‘’Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah dan tetap tenang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal,’’ janji Prabowo.
Dia mengajak semuanya menjaga persatuan nasional. Menurut dia, Indonesia sudah berada di ambang kebangkitan. ‘’Jangan mau diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai, tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum. Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong menjaga lingkungan, keluarga, dan negara kita,’’ ajak Presiden.
Terima Pimpinan Ormas
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam Indonesia di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/08/2025). Pertemuan yang berlangsung akrab ini dihadiri baik oleh pimpinan maupun sekretaris jenderal organisasi kemasyarakatan Islam tersebut. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Ketua MPR Ahmad Muzani beserta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara Presiden dengan para pimpinan ormas. Yahya menekankan bahwa pertemuan tersebut membahas persoalan bangsa secara menyeluruh, termasuk kerja sama menghadapi tantangan yang ada.
“Kami bersepakat untuk bersama-sama, bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang. Dan insyaallah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insyaallah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi,” katanya.
Dari pertemuan ini, Yahya berharap tindak lanjut dari pertemuan ini dengan kembali diadakan pertemuan lanjutan antara ormas Islam bersama Presiden. “Mudah-mudahan dari sana nanti akan ada sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai tekad bersama, kesepakatan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan ormas-ormas Islam sebagai perwakilan dari umat Islam di Indonesia,” jelas Yahya.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pentingnya menjaga persatuan bangsa melalui peran ormas Islam. Haedar pun mengapresiasi sikap terbuka Presiden dalam menerima masukan dari para pimpinan ormas.
“Pak Presiden begitu terbuka dan kami punya pandangan yang sama bahwa kita kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di Republik ini dalam kemerdekaan dan pascakemerdekaan, memahami betul, menghayati betul. Bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama,” tutur Haedar.
Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya menjaga demokrasi agar tidak disalahgunakan. “Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya, dan kami yakin, seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tambahnya.
Unjuk rasa yang dimulai pada 25 Agustus di depan kompleks DPR RI kini berkembang menjadi kemarahan massa yang tak terkendali. Mereka merusak sejumlah fasilitas umum. Demonstran juga menggeruduk DPR, Markas Brimob, hingga kantor polisi. Mereka juga memburu dan menjarah rumah para pejabat dan anggota DPR mulai dari Ahmad Sahroni, selebritas Surya Utama (Uya Kuya) dan komedian Eko Patrio. Banyak barang mewah diambil dan dirusak massa yang merah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjadi target paling disorot. Massa menerobos masuk ke kediamannya di kawasan elit Bintaro, merusak barang, dan membawa kabur harta berharga mulai dari perabotan hingga lukisan.
Massa memburu para pejabat tersebut karena kata-katanya dinilai merendahkan masyarakat.
Demonstrasi besar-besaran dan gelombang kemarahan masyarakat dipicu oleh paket tunjangan baru untuk anggota DPR yang dianggap berlebihan, meliputi Rp50 juta untuk perumahan, Rp12 juta untuk makanan, dan Rp7 juta untuk transportasi, di luar gaji pokok. Demo berubah menjadi semakin setelah tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, karena dilindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus. Bahkan, Peristiwa itu memicu kerusuhan di sejumlah daerah, mulai Surabaya, Yogyakarta, Tegal, Bandung, Solo termasuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Makassar, kerusuhan berujung pada tewasnya tiga orang akibat pembakaran gedung DPRD. (Dwi Sasongko)