JAKARTA – Upaya internasional untuk mengakhiri konflik dan memulihkan kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza masih menghadapi berbagai tantangan. Indonesia menegaskan pentingnya seluruh pihak menjaga komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibangun demi memastikan proses perdamaian dan pemulihan dapat berjalan.
Karena itu, Pemerintah Indonesia mengecam keras penolakan rezim zionis Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan Jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengungkapkan Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat Palestina di Gaza. “Kami menolak setiap penolakan yang dapat menggagalkan upaya kolektif tersebut,” kata Nabyl dalam taklimat media di Jakarta, Kamis seperti dikutip dari Antara.
Lebih jauh, Nabyl memaparkan rencana komprehensif yang bersifat ekstensif dan didukung oleh banyak pihak tersebut bertujuan mengakhiri perang serta menciptakan stabilitas untuk bangsa Palestina dan negara-negara di kawasan. Apalagi, rencana pemulihan Gaza telah mendapat restu dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melalui Resolusi 2803 yang disahkan pada November 2025.
Mengutip dari Aljazeera, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa dirinya telah menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza dan tidak akan menarik pasukan Israel hingga kelompok Palestina Hamas sepenuhnya melucuti senjatanya. Sikap tersebut berpotensi menambah hambatan dalam upaya yang semakin kompleks untuk meredakan eskalasi di berbagai front di kawasan tersebut.
“Israel menolak dokumen 15 poin tersebut,” kata Netanyahu dalam rapat kabinet pada Minggu, merujuk pada rencana yang didukung Hamas bulan lalu. “Militer Israel tidak akan melakukan penarikan pasukan sampai Hamas benar-benar dilucuti … dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan dan warga kami,” kata Netanyahu. Ia menambahkan bahwa Israel “sedang membicarakan masalah ini dengan pihak Amerika”.
Dalam pernyataan yang kemudian dipublikasikan melalui Telegram pada Minggu, Hamas mengatakan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut secara penuh. Kelompok bersenjata Palestina itu menyerukan kepada para mediator dan negara-negara penjamin untuk “menjalankan tanggung jawab mereka” serta mencegah terjadinya “pelanggaran atau penyimpangan” yang dapat menggagalkan proses tersebut.
Trump pada 30 Juli mengumumkan sebuah kesepakatan yang disebutnya “bersejarah”, yang mencakup “pelucutan senjata Hamas dan seluruh kelompok bersenjata lainnya di Gaza secara menyeluruh”. Trump menyebutnya sebagai “langkah monumental menuju perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan”.
Kesepakatan tersebut dikaitkan dengan Board of Peace yang dipimpin Amerika Serikat, yang dibentuk pada Februari 2026 dan beranggotakan sekitar 40 negara, termasuk Israel dan sejumlah negara Arab. Tidak terdapat perwakilan Palestina di dalamnya. Trump ditunjuk sebagai ketua seumur hidup.
Dalam rapat kabinet pada Minggu, Netanyahu juga bersumpah bahwa selama dirinya menjadi perdana menteri, tidak akan ada negara Palestina yang berdiri. Dia juga menegaskan bahwa Israel tidak akan tunduk pada rencana yang didukung Amerika Serikat tersebut.
Menurut Netanyahu, keinginan Israel adalah “pelucutan senjata yang nyata, bukan pelucutan senjata fiktif”. Hal itu berarti penghapusan seluruh persenjataan, termasuk senjata ringan. Rencana 15 poin tersebut pada tahap awal menyerukan fokus pada persenjataan berat Hamas, fasilitas produksi militer, gudang senjata, serta jaringan terowongan Hamas yang luas.
Melaporkan dari Washington DC, jurnalis Al Jazeera Patty Culhane mengatakan Netanyahu sedang memainkan “permainan yang sangat berbahaya” dengan Trump. Israel semakin tidak populer di Amerika Serikat, sementara Partai Demokrat “semakin condong mendukung perjuangan Palestina”, kata Culhane.
Selain itu, Trump dapat memutuskan untuk “mengatakan bahwa sudah waktunya berpisah dengan Israel”. Jika hal itu terjadi, banyak anggota Partai Republik—yang selama ini menjadi “sekutu Israel yang paling kuat di AS”—kemungkinan akan mengikuti langkah tersebut, ujarnya.
Dari Gaza City, jurnalis Al Jazeera Hani Mahmoud mengatakan pernyataan Netanyahu menimbulkan “pertanyaan serius” bagi warga Palestina mengenai jalan keluar dari konflik. “Penolakan penuh ini mempertanyakan urutan dan tahapan proses tersebut,” kata Mahmoud.
Sejak Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata secara nominal pada Oktober lalu, para pakar telah menyatakan keraguan bahwa Israel akan menghormati kesepakatan tersebut. Pasukan Israel masih terus melakukan serangan ke Gaza dan menewaskan ratusan orang. Sedikitnya satu anak terluka akibat tembakan tentara Israel di kawasan Al-Najjar, Khan Younis, pada Minggu, menurut kantor berita Palestina Wafa.
Sejak “gencatan senjata” dimulai pada pertengahan Oktober tahun lalu, sedikitnya 1.258 orang tewas dan 4.139 orang terluka, sementara lebih dari 800 jenazah telah ditemukan dari reruntuhan, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Secara keseluruhan, jumlah korban tewas di Gaza sejak Oktober 2023 telah mencapai sedikitnya 73.386 orang, sementara 174.250 orang lainnya terluka. (Dwi Sasongko)