PALANGKA RAYA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda di Kalimatan mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Pemerintah memprioritaskan langkah mitigasi untuk menghentikan perluasan kebakaran sekaligus mencegah munculnya titik-titik api baru.
Presiden Prabowo dalam keterangan pers usai menggelar rapat bersama jajaran terkait di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
“Saya sudah lihat situasi kita ikuti terus. Kita ambil langkah-langkah ya, mitigasi, yang penting kita segera hentikan perluasan penambahan titik api. Alhamdulillah ini berjalan terus,” ujar Presiden kepada awak media seperti dikutip Presidenri.go.id.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan langsung dari jajaran terkait mengenai perkembangan situasi di lapangan, termasuk berbagai kebutuhan untuk memperkuat operasi penanganan karhutla. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar penanganan dapat berjalan secara optimal.
“Semua pejabat melaporkan kebutuhan-kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah,” ungkap Presiden.
Prabowo pun menyampaikan optimismenya bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat segera dikendalikan. Keyakinan tersebut didasarkan pada pengalaman Indonesia dalam menghadapi karhutla pada tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi yang bahkan lebih berat.
“Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi,” tegas Kepala Negara.
Selain memastikan penguatan operasi pemadaman dan pemenuhan kebutuhan di lapangan, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap kemungkinan adanya pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja oleh korporasi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran dan terbukti secara hukum.
“Harus kita tindak ya, akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan,” tegas Presiden.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan pemerintah melalui dua langkah secara bersamaan, yakni memperkuat upaya pengendalian kebakaran di lapangan sekaligus memastikan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat mengunjungi salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan optimal.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo tampak berjalan menyusuri lahan yang terbakar. Kepala Negara melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan.
Di tengah peninjauan, Presiden Prabowo turut memberikan arahan kepada para menteri dan jajaran terkait yang mendampinginya. Kepala Negara menekankan pentingnya penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar api dapat segera dikendalikan serta tidak meluas ke wilayah lainnya.
Dengan turun langsung ke lokasi kebakaran, Presiden Prabowo ingin memastikan arahan dan strategi penanganan karhutla dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Pemerintah juga terus mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
Saat bru tiba, tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Prabowo langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, serta jajaran pemerintah daerah untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai situasi karhutla di Kalimantan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedatangannya ke Kalimantan Barat bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi nyata di lapangan sekaligus memperoleh laporan mengenai situasi terkini. “Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden Prabowo.
Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan titik panas atau hotspot selama 24 jam berdasarkan pantauan satelit. Dari pemantauan tersebut, terdeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat.
Selain itu, Bulo melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. Menurutnya, sebaran titik panas tersebut terutama berada di sejumlah kabupaten di bagian selatan dan timur Kalimantan Barat.
“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut turut disampaikan prakiraan potensi hujan di Kalimantan Barat. Berdasarkan pemantauan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi terutama di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026.
Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Operasi tersebut sempat dihentikan karena tidak terdapat potensi awan yang memadai.
“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.
Rapat tersebut menjadi langkah awal Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Kalimantan Barat untuk melihat langsung situasi karhutla sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan secara terkoordinasi. Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam satu posko juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak.
TNI Siagakan 66.510 Personel
Adapun, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 66.510 personel TNI disiagakan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla, sebagai bentuk kesiapan TNI membantu pemerintah dalam menjaga keamanan, keselamatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan.
Dari kekuatan 66.510 personel yang disiagakan tersebut, sebanyak 16.740 personel dikerahkan untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah, pada hari Jum’at (21/8/2026). Pengerahan personel dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan, dengan mengutamakan kecepatan respons, efektivitas penanganan, serta upaya mencegah kebakaran meluas.
Dalam pelaksanaannya, TNI bersinergi dengan Polri, pemerintah daerah, BPBD, pemadam kebakaran, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya. Sinergi tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan, patroli, pemadaman, pendinginan dan langkah-langkah pencegahan, termasuk melibatkan masyarakat dalam menjaga wilayah dari potensi terjadinya karhutla.
Kesiapsiagaan dan pengerahan personel tersebut merupakan wujud komitmen TNI untuk senantiasa hadir membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana karhutla. Dengan kekuatan personel yang siap digerakkan dan dukungan sarana prasarana yang tersedia, TNI memastikan penanganan karhutla dapat dilaksanakan secara cepat dan terpadu sesuai perkembangan situasi di lapangan. (Dwi Sasongko)