BANGKOK – Nasib politik Paetongtarn Shinawatra sebagai Perdana Menteri akan ditentukan dalam waktu 60 hari setelah Mahkamah Konstitusi Thailand (MK) menonaktifkannya sejak Selasa, 1 Juli 2025. Keputusan MK itu dilatarbelakangi kisruh politik dalam negeri yang dipicu oleh rekaman pembicaraan via telepon antara Paetongtarn dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
Dalam pembicaraan itu, Paetongtarn dianggap telah melecehkan militer Thailand dalam konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja yang terus memanas hingga menewaskan satu anggota tentara Kamboja di akhir Mei lalu. Selain itu, lawan politik Ung Ing di dalam negeri juga menganggap sapaan “paman” terhadap Hun Sen itu tidak profesional dan merendahkan posisi tawar Thailand secara diplomasi.
Puteri mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra itu baru dilantik sebagai PM Thailand pada 16 Agustus 2024. Saat itu, Dewan Perwakilan Rakyat memilih Paetongtarn “Ung Ing” Shinawatra, sebagai Perdana Menteri Thailand ke-31 dengan perolehan 319 suara setuju, 145 suara menolak, dan 27 abstain. Ia menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah negara tersebut. Paetongtarn menggantikan Srettha Thavisin, yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika.
Belum genap setahun, posisi Paetongtarn yang memiliki nama panggilan Ung Ing itu sangat terdesak gara-gara rekaman pembicaraan via telefon dengan Hun Sen itu dibocorkan oleh Hun Sen sendiri sebagai bentuk serangan politiknya terhadap keluarga Shinawatra. Padahal, sebelumnya Hun Sen dikenal sangat dekat dengan keluarga Shinawatra.
Hal itu menjadi angin segar bagi kubu konservatif dan militer dalam negeri Thailand yang memang sejak Ung Ing berkuasa senantiasa menyerang kebijakannya terutama terkait konflik di perbatasan dengan Kamboja. Sebanyak 36 anggota Senat mengajukan petisi pemberhentian Ung Ing dan kemudian dikabulkan oleh MK.
Ung Ing diberikan waktu hingga 16 Juli untuk menyampaikan pembelaannya secara tertulis dan diberikan perpanjangan waktu hingga 31 Juli jika belum siap. Pembelaan Ung Ing itu akan kemudian ditinjau oleh 36 senator yang menyampaikan petisi kepada MK untuk melawan pembelaannya. Dan kemudian pada 16 Agustus, para senator itu harus menyampaikan surat bantahan sebagai bahan pertimbangan MK. Keseluruhan proses tersebut akan memakan waktu kurang lebih 45 hingga 60 hari.
Selama proses itu berjalan, tarik menarik antar kekuatan politik di Thailand sudah bisa dipastikan akan sangat dinamis. Keluarga Shinawatra dan Partai Pheu Thai sebagai kendaraan politik utamanya berharap meraih kembali kepercayaan publik dalam kurun waktu ini.
Kepada wartawan, Ung Ing mengaku bahwa dirinya menerima penonaktifan dirinya sebagai PM oleh Mahkamah Konstitusi. “Putusan telah keluar dan saya menerima keputusan mahkamah, saya ingin menegaskan kembali bahwa saya selalu berniat untuk melakukan yang terbaik bagi negara saya,” ucap Ung Ing saat berbicara kepada wartawan di Gedung Pemerintah Bangkok, seperti dilansir AFP, Selasa (1/7/2025) dan dikutip oleh Detik.com.
Ung Ing yang lahir pada 21 Agustus 1986 mulanya adalah seorang pengusaha dan mulai terjun ke dunia politik sejak memimpin partai besutan ayahnya, Partai Pheu Thai pada tahun 2023. Sebagai putri bungsu Thaksin Shinawatra (perdana menteri dari tahun 2001 hingga 2006) dan keponakan dari Yingluck Shinawatra (perdana menteri dari tahun 2011 hingga 2014). Paetongtarn menjadi perdana menteri termuda di Thailand dan merupakan perempuan kedua yang memegang posisi (setelah bibinya).
Nasib karier politiknya bisa saja berakhir sama seperti Thaksin dan Yingluck yang digulingkan oleh militer. Namun, tak seperti keduanya yang selalu mendapat dukungan dan perlindungan suaka dari Hun Sen, tampaknya Ung Ing tidak akan mendapatkan hal serupa dari Hun Sen. Media nasional di Kamboja Khmer Times melaporkan bahwa Hun Sen kali ini sangat marah pada keluarga Shinawatra. “Saya menyayangkan, 30 tahun persahabatan (dengan Thaksin) jadi hancur oleh anaknya (Ung Ing), ujar Hun Sen.
Jadi Menteri Kebudayaan
Pada Kamis, 3 Juli 2025, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah melantik kabinet baru yang dirombak buntut dari penonaktifan Ung Ing. Kabinet baru yang dilantik terdiri dari lima menteri hasil perombakan dan sembilan menteri baru, di antaranya Ung Ing yang ditunjuk sebagai Menteri Kebudayaan. “Saya menghargai niat Anda semua untuk bekerja mengutamakan kepentingan bangsa dan seluruh rakyat menginginkan perdamaian dan keamanan,” ujar Raja Thailand saat pengambilan sumpah jabatan 14 menteri anggota kabinet baru di Amphorn Sathan Residential.
Sebagai Wakil PM, Suriya Jungrungreangkit menggantikan Ung Ing selama menjalani proses investigasi di MK. Juru bicara pemerintah, Jirayu Huangsap mengumumkan bahwa Phumtham akan dibantu oleh beberapa deputi, yaitu Phumtam Wechayachai, Pirapan Salirathavibhaga, Pichai Chunhavajira, dan Prasert Jantararuangtong.
Sebagai Wakil PM, Suriya memiliki tugas dan wewenang yang sama sebagai PM termasuk kewenangan memimpin komite atau organisasi setingkat. Terkait manajemen personalia atau persetujuan anggaran, segala keputusan harus melibatkan empat deputi lainnya dan mendapat persetujuan kabinet. *