BANGKOK – Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dipecat karena pelanggaran etika. Keputusan itu diambil setelah proses pengadilan selama 60 hari sejak Paetongtarn dinonaktifkan pada 1 Juli 2025.
Skynews melaporkan keputusan MK itu dilatarbelakangi kisruh politik dalam negeri yang dipicu oleh rekaman pembicaraan via telepon antara Paetongtarn dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Dalam pembicaraan itu, Paetongtarn dianggap telah melecehkan militer Thailand dalam konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja yang terus memanas.
Selain itu, lawan politik Paetongtarn di dalam negeri juga menganggap sapaan “paman” terhadap Hun Sen itu tidak profesional dan merendahkan posisi tawar Thailand secara diplomasi. Pertempuran meletus beberapa minggu kemudian dan berlangsung selama lima hari. Setidaknya 35 orang tewas dan lebih dari 260.000 orang mengungsi.
Paetongtarn Shinawatra masih baru di dunia politik ketika ia dilantik secara tergesa-gesa tahun lalu, setelah pendahulunya dicopot dari jabatannya. PM termuda Thailand itu diberhentikan dari jabatannya setelah hanya satu tahun berkuasa.
Putusan pada hari Jumat tersebut menjadikan Paetongtarn sebagai perdana menteri kelima yang dicopot jabatannya oleh hakim Thailand sejak 2008, dan menjerumuskan kerajaan ke dalam ketidakpastian politik dan berpotensi mengadakan pemilihan umum dadakan.
Al Jazeera melaporkan bahwa pengadilan yang beranggotakan sembilan hakim, yang dianggap sebagai alat bagi lembaga militer kerajaan Thailand, memutuskan bahwa politisi berusia 39 tahun itu telah “melanggar serius” standar etika yang diwajibkan bagi seorang perdana menteri ketika ia berbicara kepada Hun Sen di tengah konflik perbatasan yang semakin memanas antara kedua negara.
Pengadilan dengan suara mayoritas (6 banding 3) memutuskan bahwa jabatan menteri [Paetongtarn] telah berakhir secara individual dan efektif berlaku segera. Pengadilan – yang sebelumnya telah menangguhkan Paetongtarn sambil menunggu persidangan – menyatakan bahwa politisi tersebut telah mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan bangsa selama percakapannya dengan Hun Sen, yang memicu hilangnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.
Berbicara kepada wartawan setelah putusan, Paetongtarn menegaskan bahwa ia telah berusaha melindungi kepentingan negara dan menyerukan persatuan politik. “Niat saya adalah untuk kebaikan negara, bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kehidupan rakyat, termasuk warga sipil dan tentara. Di masa seperti ini, semua orang harus bersatu untuk berkontribusi bagi stabilitas bangsa kita,” ujarnya.
Ia kini menjadi PM Thailand kelima dari, atau didukung oleh, keluarga miliarder Shinawatra yang digulingkan oleh militer atau pengadilan dalam 17 tahun, di tengah perebutan kekuasaan antara para elite negara yang bertikai. Putusan ini semakin menjerumuskan Thailand ke dalam ketidakpastian politik di tengah kekhawatiran publik atas reformasi yang mandek dan ekonomi yang tersendat.
Berbicara setelah putusan pengadilan, PM yang akan lengser tersebut mengatakan “semua pihak” dalam politik Thailand kini “harus bekerja sama untuk membangun stabilitas politik dan memastikan tidak akan ada titik balik lagi”.
Fokus kini akan beralih kepada siapa yang akan menggantikan Shinawatra. Ayahnya yang berpengaruh dan miliarder, Thaksin Shinawatra, yang juga pernah menjabat sebagai PM Thailand, diperkirakan akan menjadi pusat perundingan untuk mempertahankan kekuasaan partai berkuasa, Pheu Thai. Pemimpin oposisi utama, Partai Rakyat, telah meminta perdana menteri berikutnya untuk membubarkan parlemen setelah mereka dilantik.
Wakil Perdana Menteri, Phumtham Wechayachai, dan kabinet saat ini akan bertindak sebagai pelaksana tugas pemerintahan hingga pemimpin baru terpilih oleh parlemen. Tidak ada batasan waktu kapan hal itu harus dilakukan. (Lina Nursanty)