TOKYO – Indonesia dan Jepang kembali menggelar Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri dan Pertahanan (“2+2”) untuk pertama kalinya dalam hampir empat setengah tahun di Iikura Guest House, Tokyo, Jepang (17/11). Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 90 menit mulai pukul 17.35 waktu Jepang itu mempertemukan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu dan Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Menteri Pertahanan Indonesia Jenderal (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin.
Dalam pertemuan tersebut, para menteri menyambut baik dimulainya kembali forum strategis “2+2” di tengah dinamika keamanan global yang semakin kompleks. Menteri Motegi menekankan urgensi memperkuat upaya mewujudkan Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Ia menilai kerja sama keamanan Jepang–Indonesia, sebagai dua negara demokratis dan maritim, sangat krusial untuk menjaga tatanan internasional berbasis aturan hukum.
‘’Keempat menteri sepakat mengenai semakin beratnya tantangan keamanan internasional dan menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama bilateral, regional, dan global guna mempertahankan tatanan internasional yang bebas, terbuka, dan berbasis hukum,’’ ungkap laporan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang dalam keterangan persnya kepada The Strategy.
Keempat menteri menyambut baik kemajuan kerja sama kedua negara di bidang keamanan maritim sejak pertemuan “2+2” kedua pada 2021, termasuk penyediaan kapal patroli berskala besar oleh Jepang kepada Indonesia melalui ODA (Official Development Assistance) serta kapal patroli cepat melalui OSA (Official Security Assistance). Mereka juga sepakat bahwa kedua negara akan memperluas kerja sama di bidang maritim ini, termasuk melalui OSA.
Selain itu, para menteri mencatat peningkatan latihan bersama, pertukaran personel, dan kerja sama pendidikan militer. Kedua negara juga akan memperdalam pembahasan mengenai transfer peralatan dan teknologi pertahanan, sesuai perjanjian yang ditandatangani pada pertemuan sebelumnya. ‘’Jepang dan Indonesia sepakat memulai pembahasan tentang perlindungan informasi militer untuk memperkuat fondasi kerja sama pertahanan,’’ jelas laporan tersebut.
Bahas Isu Kawasan
Dalam sesi regional, Jepang menyampaikan keprihatinan serius terhadap meningkatnya tindakan sepihak yang berpotensi mengubah status quo di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Keempat menteri menegaskan pentingnya menegakkan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah maritim.
Mengenai Korea Utara, keempat menteri berbagi keprihatinan serius terkait pengembangan nuklir dan misil serta meningkatnya kerja sama militer Rusia–Korea Utara. Mereka menegaskan pentingnya implementasi penuh terhadap resolusi terkait Dewan Keamanan PBB untuk mencapai denuklirisasi total Korea Utara. ‘’Selain itu, Menteri Motegi meminta pemahaman dan kerja sama berkelanjutan atas penyelesaian segera isu penculikan warga Jepang, dan memperoleh dukungan dari pihak Indonesia,’’ tulis laporan tersebut.
Pada isu Timur Tengah, Jepang dan Indonesia berkomitmen meningkatkan kerja sama melalui CEAPAD (Konferensi Kerja Sama Negara-Negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina) untuk mendukung pemulihan dan rekonstruksi Gaza serta mendorong tercapainya solusi dua negara. Terkait Myanmar, para menteri menyampaikan keprihatinan atas memburuknya situasi politik dan kemanusiaan, serta menegaskan pentingnya koordinasi ketat antar kedua negara untuk mendukung stabilisasi kawasan.
Pembangunan Pasar Ikan Natuna
Di awal pertemuan, Menlu Sugiono sampaikan ucapan selamat atas terbentuknya pemerintahan baru Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Takaichi Sanae, selain ucapkan selamat atas pelantikan Motegi Toshimitsu sebagai Menlu Jepang dan Koizumi Shinjiro sebagai Menhan Jepang.
“Pertemuan bilateral Indonesia dan Jepang kali ini sangat strategis, terutama melihat situasi kawasan dan global yang diwarnai berbagai macam isu, mulai dari persaingan ekonomi hingga rivalitas politik”, tutur Menlu Sugiono dalam keterangannya.
Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk terus tingkatkan Kemitraan Komprehensif Strategis, melalui kerja sama konkret yang saling menguntungkan masyarakat kedua negara serta berkontribusi kepada perdamaian di kawasan dan global. Salah satu kerja sama konkret yang menjadi highlight adalah kelanjutan dari program hibah Kapal Patroli Cepat dari Jepang ke Indonesia, melalui program Official Security Assistance yang mendorong peningkatan kapasitas keamanan maritim Indonesia.
Selain itu, juga dibahas rencana groundbreaking pembangunan Pasar Ikan Natuna, sebagai salah satu Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang bernilai sekitar USD 5,6 juta pada awal Desember 2025. Sugiono menekankan pentingnya sentralitas ASEAN dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif dan resilien, termasuk melalui implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP).
Sementara itu, Menhan Sjafrie mengucapkan selamat atas pengangkatan Koizumi sebagai Menteri Pertahanan Jepang dan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam memperkuat integritas serta keamanan kawasan. Komitmen tersebut sejalan dengan sentralitas ASEAN serta prinsip Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan terbuka.
Pembahasan kedua pihak berfokus pada peningkatan keamanan maritim dan modernisasi pertahanan Indonesia, termasuk dukungan Jepang dalam pengawasan maritim (ISR), transfer peralatan pertahanan, kolaborasi radar pantai, hingga peluang kerja sama fregat masa depan. Dalam hal ini Menhan menyambut baik inisiatif Jepang dan menegaskan bahwa peningkatan kapabilitas maritim, baik melalui platform, sensor, maupun pelatihan yang merupakan prioritas strategis Indonesia untuk memperkuat kesiapan TNI AL dalam mengamankan jalur laut vital dan mengatasi ancaman non-tradisional di kawasan.
Kedua negara juga sepakat memperluas latihan gabungan, meningkatkan interoperabilitas, serta memperkuat hubungan antarsatuan melalui latihan Super Garuda Shield, kerja sama Pasukan Khusus, dan pertukaran operasi serta taktik tingkat satuan.
Untuk memastikan kesinambungan kolaborasi, kedua negara menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi strategis melalui High-Level Committee (HLC), Defence Strategic Dialogue (DSD), serta pembahasan pengembangan kerangka hukum baru seperti Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) dan General Security of Military Information Agreement (GSOMIA).
Dalam pernyataan penutupnya, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa jalur komunikasi yang erat dan kolaborasi praktis menjadi kunci kemitraan strategis kedua negara. “Pertemuan ini berlangsung terbuka dan konstruktif. Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat kerja sama pertahanan secara nyata dan terukur, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kami menantikan dialog berkelanjutan pada pertemuan 2+2 berikutnya,” tutup Menhan RI dalam keterangannya. (Dwi Sasongko)