ACEH TAMIANG – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Minggu (4/1/2026), untuk meninjau langsung kondisi sungai dan muara Tamiang, serta memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Kuala. Kunjungan kerja tersebut, sebagai bagian dari operasi terpadu pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir dan pendangkalan sungai.
Di awal rangkaian seperti dikutip dari Kemhan.go.id, Menhan melakukan peninjauan udara (helicopter view) untuk memperoleh gambaran menyeluruh kondisi alur sungai, sedimentasi, serta kawasan muara. Selanjutnya, Menhan melaksanakan peninjauan langsung sepanjang sungai hingga muara Tamiang menggunakan kapal, guna memastikan kesiapan lokasi dan memahami secara detail permasalahan teknis di lapangan.
Usai peninjauan, Menhan memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Panglima TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemhan, Pangdam Iskandar Muda (IM), serta Bupati Aceh Tamiang, bertempat di Kantor Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway. Rapat ini difokuskan pada sinkronisasi rencana teknis, kesiapan alat berat, dukungan logistik, serta integrasi program Satgas Kuala dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam rapat tersebut Menhan menegaskan rencana pengerahan alat berat oleh Satgas Kuala yang akan dimulai dalam dua minggu ke depan, sehingga pelaksanaan normalisasi sungai dan muara dapat berjalan seiring dan selaras dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang dan akan dilaksanakan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait.
Menhan juga menekankan bahwa pembentukan Satgas Kuala tidak semata berorientasi pada pengerukan dan normalisasi sungai, namun memiliki tujuan strategis yang lebih luas, yakni mendukung pemulihan dan penguatan perekonomian masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara Tamiang. ‘’Normalisasi alur sungai diharapkan dapat memulihkan akses transportasi air, aktivitas nelayan, pertanian, serta perdagangan lokal yang terdampak pendangkalan dan banjir,’’ kata Menhan.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi terpadu dan berkelanjutan, melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah, guna memastikan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Foto: Biro Infohan Setjen Kemhan
Terima Jembatan Bailey
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menerima penyerahan bantuan 5 (lima) unit Jembatan Bailey dari Bank Mandiri untuk masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung upaya penanganan bencana, khususnya pada aspek pemulihan infrastruktur. Jembatan Bailey dipilih karena memiliki karakter modular, mudah dipasang, serta efektif digunakan untuk membuka kembali akses transportasi yang terputus akibat bencana.
Dalam kegiatan tersebut, penyerahan simbolis dilakukan oleh Direktur Utama Bank Mandiri Riduan kepada Wamenhan Donny Ermawan Taufanto. Kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama jajaran Kementerian Pertahanan dan Bank Mandiri dengan latar belakang kendaraan pengangkut bantuan.
Melalui Kementerian Pertahanan, bantuan 5 Jembatan Bailey ini akan dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk penempatan di lokasi yang membutuhkan berdasarkan hasil asesmen lapangan. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan konektivitas wilayah serta mendukung keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana di Sumatra. Dalam kegiatan tersebut, Wamenhan turut didampingi pejabat Eselon II di lingkungan Kemhan. (Dwi Sasongko)