JENEWA – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di ambang krisis keuangan serius, bahkan terancam bangkrut dalam waktu dekat. Penyebab utamanya adalah banyak negara yang belum membayar iuran serta aturan keuangan PBB yang dinilai sudah tidak relevan.
Peringatan ini disampaikan Guterres dalam sebuah surat kepada negara-negara anggota yang dilihat Reuters. Ini merupakan peringatan paling keras yang pernah ia sampaikan terkait kondisi keuangan PBB. “Krisis ini semakin parah, mengganggu pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan kebangkrutan. Situasinya juga akan memburuk dalam waktu dekat,” tulis Guterres dalam surat bertanggal 28 Januari 2026.
Mengutip dari CNN, masalah ini semakin berat karena Amerika Serikat, penyumbang terbesar PBB, mengurangi bantuan sukarela dan menolak membayar sebagian kewajiban untuk anggaran rutin serta misi penjaga perdamaian.
Presiden AS Donald Trump mengatakan PBB punya “potensi besar” tetapi dinilai tidak berjalan efektif. Ia juga membentuk Dewan Perdamaian baru, yang dikhawatirkan dapat melemahkan peran PBB.
PBB sendiri berdiri sejak 1945, memiliki 193 negara anggota, dan berperan menjaga perdamaian dunia, melindungi HAM, mendorong pembangunan, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Dalam suratnya, Guterres menyebut ada negara-negara yang secara resmi memutuskan tidak membayar iuran wajib yang menjadi sumber utama anggaran PBB. Namun, ia tidak menyebutkan negara mana saja.
Berdasarkan aturan PBB, besarnya iuran ditentukan oleh kekuatan ekonomi negara anggota. Amerika Serikat menyumbang sekitar 22% anggaran inti, disusul China sebesar 20%.
Hingga akhir 2025, total tunggakan iuran PBB mencapai rekor USD1,57 miliar. “Jika semua negara tidak membayar kewajibannya tepat waktu, maka aturan keuangan PBB harus diubah secara mendasar untuk mencegah kebangkrutan,” tegas Guterres.
Tahun lalu, Guterres membentuk tim reformasi bernama UN80 untuk memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi. Negara-negara anggota juga sepakat memangkas anggaran PBB 2026 sekitar 7% menjadi USD3,45 miliar.
Meski begitu, Guterres memperingatkan PBB bisa kehabisan uang tunai paling cepat pada Juli mendatang. Masalah lainnya adalah aturan lama yang mewajibkan PBB mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota, meskipun uang tersebut sebenarnya belum tersedia. “Kami terjebak dalam situasi birokrasi yang tidak masuk akal—diminta mengembalikan uang yang sebenarnya tidak ada,” kata Guterres. (Dwi Sasongko)