CARACAS – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat telah melakukan “serangan skala besar” terhadap Venezuela dan menangkap pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro. Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump mengklaim Maduro dan istrinya telah “ditangkap dan diterbangkan keluar negeri” setelah operasi tersebut, yang menurutnya dilakukan bekerja sama dengan penegak hukum AS.
Senator Republik Mike Lee mengatakan AS telah menyelesaikan aksi militernya di Venezuela setelah menangkap pemimpinnya, Nicolas Maduro. Lee mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah memberitahunya bahwa Maduro akan menghadapi tuntutan pidana di AS. “Dia (Rubio) memperkirakan tidak akan ada tindakan lebih lanjut di Venezuela sekarang setelah Maduro berada dalam tahanan AS,” tulis Lee di X setelah apa yang disebutnya sebagai panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Dilaporkan oleh Al Jazeera, AS melakukan serangan udara di Venezuela pada Sabtu (3/1/2026) pagi setelah beberapa minggu sebelumnya eskalasi ketegangan terjadi antara kedua negara. Media AS, termasuk Fox News dan CBS News, sebelumnya juga melaporkan bahwa AS melakukan serangan udara di negara Amerika Selatan tersebut.
Dalam pernyataan awalnya, Maduro menuduh AS melakukan agresi militer yang sangat serius. “Venezuela menolak, menyangkal, dan mengecam di hadapan komunitas internasional agresi militer yang sangat serius yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat saat ini terhadap wilayah dan rakyat Venezuela,” kata pemerintah Maduro.
Awal mula ketegangan terjadi sejak akhir tahun 2025 ketika AS menuding Venezuela menjadi pusat peredaran narkoba. Venezuela menuding bahwa aksi AS itu dilatarbelakangi keinginan AS untuk menguasai cadangan minyak Venezuela, bukan untuk menumpas perdagangan narkoba seperti yang dijadikan alasan penyerangan.
Negara-negara lain juga bereaksi terhadap serangan tersebut. Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam serangkaian pernyataan yang diunggah di platform media sosial X mengatakan bahwa ia menolak agresi terhadap kedaulatan Venezuela dan Amerika Latin. Ia kemudian mengumumkan pengerahan pasukan militer ke perbatasan Venezuela. “Republik Kolombia menegaskan kembali keyakinannya bahwa perdamaian, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan kehidupan dan martabat manusia harus diutamakan daripada segala bentuk konfrontasi bersenjata,” kata Petro.
Senada dengan Petro, Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel juga mengeluarkan kecaman keras di media sosial, menuduh Washington melakukan “serangan kriminal” terhadap Venezuela dan menyerukan tanggapan internasional yang mendesak.
Dalam sebuah unggahan di X, Diaz-Canel mengatakan apa yang disebut zona perdamaian Kuba sedang diserang secara brutal, menggambarkan tindakan AS sebagai terorisme negara yang ditujukan tidak hanya kepada rakyat Venezuela tetapi juga kepada “Amerika Kita” secara lebih luas. Ia mengakhiri pernyataan tersebut dengan slogan revolusioner: “Tanah Air atau Kematian, Kita Akan Menang.”
Kecaman juga dilayangkan oleh Iran dan Rusia. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa mereka mengecam keras serangan militer Amerika terhadap Venezuela dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial negara tersebut.
Sementara, Moskow sangat prihatin dan mengutuk tindakan agresi bersenjata terhadap Venezuela yang dilakukan oleh AS. “Dalam situasi saat ini, penting… untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan fokus pada pencarian jalan keluar dari situasi ini melalui dialog,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.
Lebih lanjut, pernyataan itu menegaskan bahwa Venezuela harus dijamin haknya untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi militer yang merusak dari luar. “Kami menegaskan kembali solidaritas kami dengan rakyat Venezuela dan dukungan kami terhadap kebijakan kepemimpinannya dalam membela kepentingan dan kedaulatan nasional negara,” tambahnya.
Hukum Internasional
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Kaja Kallas, mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan duta besar Uni Eropa di Caracas mengenai perkembangan terbaru di Venezuela. “Uni Eropa memantau dengan cermat situasi di Venezuela,” kata Kallas dalam sebuah pernyataan di X.
“Uni Eropa telah berulang kali menyatakan bahwa Bapak Maduro tidak memiliki legitimasi dan telah membela transisi damai. Dalam keadaan apa pun, prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB harus dihormati. Keselamatan warga negara Uni Eropa di negara itu adalah prioritas utama kami,” ujarnya.
Spanyol juga menyerukan de-eskalasi, moderasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional di Venezuela. Melalui Kementerian Luar Negerinya, Spanyol menawarkan diri sebagai negosiator untuk membantu menemukan solusi damai di Venezuela.
Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni mengatakan bahwa ia memantau dengan cermat situasi di Venezuela dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang warga negara Italia di negara tersebut. Meloni menambahkan bahwa ia terus berhubungan dengan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani. Sekitar 160.000 warga Italia saat ini tinggal di Venezuela, sebagian besar dari mereka memiliki kewarganegaraan ganda. (Lina Nursanty)