BRASILIA – Presiden Brasil Luiz Inacio “Lula” da Silva menuduh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin menciptakan “PBB baru” dan menobatkan dirinya sendiri sebagai pemiliknya. Selain itu, Lula juga mengkritik Trump karena menjalankan dunia melalui Twitter (X).
Dikutip dari Al Jazeera, Lula menyampaikan kritik-kritik pedasnya terhadap AS dalam sebuah pidato pada Jumat (24/1/2026) atau beberapa hari setelah presiden AS meluncurkan inisiatif Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza di Davos, Swiss. “Alih-alih memperbaiki” Perserikatan Bangsa-Bangsa, “apa yang terjadi? Presiden Trump mengusulkan untuk menciptakan PBB baru di mana hanya dia yang menjadi pemiliknya,” kata Lula menurut surat kabar Brasil Folha de Sao Paulo.
Ia menegaskan posisinya sebagai pembela multilateralisme dari apa yang disebutnya sebagai hukum rimba dalam urusan global. Ia juga memperingatkan bahwa piagam PBB sedang dirobek-robek oleh Trump dan para pendukungnya. Komentarnya juga muncul ketika Gedung Putih menarik AS dari puluhan badan PBB dan Trump meluncurkan “Dewan Perdamaian Gaza”-nya, sambil memaksakan agenda “Amerika Pertama”-nya pada politik dan perdagangan global melalui tarif dan ancaman militer sedemikian rupa.
Pernyataan Lula muncul sehari setelah ia berbicara melalui telepon dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping, yang mendesak rekan sejawatnya dari Brasil untuk menjaga “peran sentral” PBB dalam urusan internasional. Dikutip dari siaran pers Kedutaan Besar China di AS, pembicaraan melalui telepon dengan Xi itu berlangsung pada Kamis (23/1/2026) pagi hari.
Dalam pembicaraan itu, kedua presiden bersama-sama mengumumkan peningkatan hubungan bilateral menjadi komunitas China-Brasil dengan masa depan bersama untuk dunia yang lebih adil dan planet yang lebih berkelanjutan, menciptakan kemajuan yang solid dalam menyinergikan strategi pembangunan, sehingga menjadi contoh solidaritas dan kerja sama antara negara-negara Global Selatan.
Presiden Xi menekankan bahwa dalam menghadapi lanskap internasional yang bergejolak, China dan Brasil, sebagai anggota penting dari Global South, merupakan kekuatan konstruktif untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas dunia serta mereformasi dan meningkatkan tata kelola global.
China dan Brasil harus teguh berdiri di sisi yang benar dalam sejarah, lebih baik memperjuangkan kepentingan bersama kedua negara dan Global South, serta bersama-sama menjunjung tinggi posisi sentral PBB dan keadilan internasional. Tiongkok akan selalu menjadi teman dan mitra yang baik bagi negara-negara Amerika Latin dan Karibia (LAC), dan terus mempromosikan komunitas Tiongkok-LAC dengan masa depan bersama.
“Mengingat situasi internasional yang mengkhawatirkan, Brasil bersedia bekerja sama erat dengan Tiongkok untuk mempertahankan otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperkuat kerja sama BRICS, dan menjaga perdamaian serta stabilitas regional dan dunia,” demikian tertulis dalam siaran pers tersebut.
Dewan Perdamaian
Trump meluncurkan Dewan Perdamaian Gaza dengan upacara penandatanganan di Davos, Swiss, pada hari Kamis (23/1/2026) selama pertemuan puncak tahunan Forum Ekonomi Dunia, badan internasional lain yang semakin menampilkan dirinya sebagai alternatif bagi sistem PBB. Indonesia menjadi salah satu anggota Dewan Perdamaian bentukan Trump dimana Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani keikutsertaannya.
Masalahnya, anggota dewan tersebut termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dituduh melakukan kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional dan yang pasukannya telah membunuh lebih dari 300 anggota staf dari badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, di Gaza.
Awalnya AS mengatakan bahwa “Dewan Perdamaian Gaza” akan mengawasi pembangunan kembali Gaza setelah lebih dari dua tahun perang genosida Israel di wilayah yang terkepung itu, tetapi piagam dewan setebal 11 halaman tersebut tidak menyebutkan Gaza, yang menunjukkan bahwa kepentingannya mungkin telah meluas.
PBB, yang dibentuk setelah Perang Dunia II, menyatakan bahwa mereka mengalami kekurangan dana untuk kegiatan kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena AS dan negara-negara Barat lainnya mengalihkan pendanaan dari bantuan internasional ke pengeluaran militer.
Badan dunia ini beroperasi dengan anggaran reguler sekitar USD 3,72 miliar atau Rp 64,2 triliun per tahun, di mana AS diharuskan menyumbang USD 820 juta atau Rp 13,7 triliun pada tahun 2025, meskipun telah tertinggal dalam pembayaran di bawah pemerintahan Trump.
Sebaliknya, rancangan piagam Dewan Perdamaian menyatakan bahwa negara-negara akan diharuskan membayar USD 1 miliar jika mereka ingin tetap menjadi anggota selama lebih dari tiga tahun.
Trump mengundang lebih dari 60 negara untuk bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza, sebuah badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawasi pemerintahan pascaperang di Jalur Gaza, Palestina. Sejumlah negara menolak bergabung diantaranya Prancis, Inggris, Spanyol, Norwegia, dan Swedia. Setidaknya 18 negara sudah menyatakan kesediaannya bergabung dalam proyek Trump tersebut. Yakni : Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Mesir, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam. Rusia menyatakan ketertarikannya bergabung dan siap membayar USD 1 miliar. (Lina Nursanty)